IKNews, PROBOLINGGO – Fungsi kontrol dan eksistensi pengawasan masyarakat untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan Dana Desa (DD) h sangat penting untuk dilakukan, supaya penggunaannya sesuai dengan peruntukannya.
Hal itu, seperti yang disampaikan salah satu aktivis kecamatan pakuniran Purnomo. Ia mengatakan pentingnya kontrol dari semua elemen masyarakat dalam hal penggunaan anggaran yang masuk ke desa, entah itu DD ataupun dari sumber anggaran yang lain salah satunya Bantuan Keuangan (BK) dari pemerintah daerah yang masuk ke desa.
“Di tahun anggaran 2023 banyak anggaran APBD yang masuk ke desa salah satunya anggaran BK, Saya ambil contoh wilayah kecamatan pakuniran, dimana anggaran yang satu ini banyak di peruntukan untuk pembangunan infrastruktur jalan desa ataupun infrastruktur lain seperti kantor desa. Namun sangat disayangkan hasil pelaksanaan dari anggaran tersebut tidak bertahan lama untuk dinikmati masyarakat,” tuturnya.
Menurut pria kelahiran desa Alaspandan kecamatan pakuniran ini mengungkapkan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa yang bersumber dari anggaran BK kabupaten Probolinggo ini juga banyak ditemukan hasil pelaksanaan pembangunan yang terkesan asal jadi, tanpa memperhatikan mutu dan kualitas.
Bahkan menurut pria yang akrab di sapa cak Pur ini juga menjelaskan, dialokasikan nya anggaran BK terkesan ada dugaan hanya untuk faktor kepentingan politik di bulan februari kemarin, Mutu dan kualitas hasil pelaksanaan nya terkesan ada dugaan tanpa kontrol dari pihak yang menjadi aspirator untuk anggaran tersebut.
“Hasil pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2023 yang bersumber dari anggaran BK di wilayah kecamatan Pakuniran sudah banyak yang rusak,terutama infrastruktur jalan desa,belum setahun di bangun fisik infrastruktur tersebut sekarang sudah seperti wisata joglongan Sewu (seribu lubang red.),” ungkapnya kepada media.
Lebih lanjut cak Pur menjelaskan, Anggaran yang masuk ke desa, entah DD ataupun anggaran BK kabupaten, Perlunya kontrol yang maksimal dari semua pihak,Dari proses pelaksanaannya, Administrasi laporannya, Ataupun hal lain yang menyangkut uang negara.
“Dan hal yang lebih penting, dimana pemerintah desa harus lebih transparan dalam menggunakan anggaran,salah satu contoh,bukan cuma papan anggaran yang di publikasikan di lokasi pelaksanaan anggaran, tapi juga pentingnya tranparansi dalam Rincian Anggaran Biaya yang di ketahui masyarakat umum,agar hasil dari pelaksanaan anggaran tersebut sesuai mutu dan kualitas Pembangunan,” pungkasnya.
Peliput : Denny
