KiKa: Komisioner KPU Kotamobagu, Asep Sabar, Yokman Muhaling, Iwan Manoppo, dan Zulkifli Kadengkang saat memimpin Rakor Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bersama ratusan peserta darui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Hotel Sutan Raja Kotamobagu, Rabu (6/2/2019).

KOTAMOBAGU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bersama ratusan peserta darui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Hotel Sutan Raja Kotamobagu, Rabu (6/2/2019).

Rakor tersebut dibuka Ketua KPU Kota Kotamobagu Iwan Manoppo dihadiri seluruh komisioner KPU Kota Kotamobagu masing-masing Asep Sabar, Yokman Muhaling, Zulkifli Kadengkang dan Adrian Herdi Dayoh. Dalam penyampaiannya Iwan berharap agar peserta Rakor bisa memahami betul materi-materi yang diberikan khususnya dalam tahapan penyusunan DPTb dan DPK. “Karena tahapan ini menjadi tahapan penting lainnya karena berpengaruh pada aspek logistik Pemilihan Umum (Pemilu), teknis dan keharusan mengefektifkan aspek sosialisasi,” kata Iwan.

Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Kotamobagu Yokman Muhaling menjelaskan sesuai Undang-Undang Nomor:7 Tahun 2017 (UU No:7/2017) Tentang Pemilu dijelaskan tiga kategori pemilih yakni DPT, DPTb dan DPK. “Setelah DPT ditetapkan hingga DPT Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2), maka saat ini kita masuk pada tahapan penyusunan DPTb dan DPK. Untuk pindah memilih dilakukan karena beberapa sebab seperti yang berada di perantauan dan di luar domisili Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el), seperti yang sedang belajar atau menjadi santri, kuliah, bekerja, dirawat, narapidana atau tahanan, dan tertimpa bencana alam,” katanya.

Syarat menjadi pemilih DPTb adalah yang sudah terdaftar dalam DPT. Layanan pindah memilih tersebut dengan formulir A5 yang bisa didapatkan di KPU asal. “Paling lambat 17 Februari 2019 agar sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb),” ujarnya.

Sementara, pemilih DPK yakni wajib pilih yang memiliki identitas kependudukan tapi belum terdaftar dalam DPT atau DPTb. “Deteksi dini potensi DPTb dan DPK ini salah satunya terkait salah satunya berkaitan dengan alokasi surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS),” jelasnya.

Untuk itu, dalam tahapan penyusunan DPTb dan DPK serta perbaikan DPT ini, pihaknya menginstruksikan PPK dan PPS agar membuat posko layanan pindah memilih. “Buat jadwal piket PPK dan PPS di masing-masing sekretariat untuk melayani pemilih DPTb dan DPK,” katanya.

Dalam kesempatan itu, komisioner KPU Kota Kotamobagu lainnya yakni Asep Sabar, Zulkifli Kadengkang dan Adrian Herdi Dayoh memberikan pemaparan terkait kegiatan yang sedang dijalankan oleh masing-masing divisi. (*/irg)

 

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here