IKNews, BINJAI – Ketua LSM Pemerintahan Politik dan Hukum (P3H) Sumatra Utara minta tangkap Pokja Pemko Binjai diduga adanya kecurangan tentang 19 Paket Proyek Tender tersebut.
“Maka itu Saya tegaskan kepada aparat penegak hukum Sumatra Utara segera periksa Pokja inisial AGS dan MHLN,” ucap ketua LSM P3H.
Diduga gara-gara mereka menjadi kisruh tentang proyek tender yang senilai miliar, diduga adanya permainan antara pokja dan kabag pengadaan barang dan jasa dengan rekan pemborong yang telah dimenangkan mereka pada waktu itu.
Buntut sanggah yang dilakukan oleh pihak CV Umaja terhadap pokja terkait dengan lelang proyek paket pengerjaan di jalan Gunung Sinabung Kecamatan Binjai Selatan.
Pokja Pekerjaan Konstruksi UKPBJ Pemko Binjai Tahun 2023 dengan nilai proyek sekitar Rp.4,9 M, tampaknya melebar dugaan adanya setoran proyek atau Fee proyek.
Yang justru berbau praktek KKN atau cenderung merugikan keuangan negara, sehingga perlu menjadi perhatian serius aparat hukum Sumatra Utara.
Dengan adanya sanggahan oleh pihak CV Umaja, yang ikut dalam tender tersebut dimana dalam penawarannya pihak CV ini melakukan penawaran terendah Rp.4,2 M lebih, namun pemenangnya adalah perusahan di luar dari Kota Binjai sehingga terjadi selisih Rp.639 juta lebih.
Diduga pokja, kabag pengadaan barang dan jasa praktek korupsi, maka itu telah dimenangkan oleh CV Karya Bersama T.A.A yang jauh dari Kota Binjai dimenangkan Pokja Pemko Binjai.
“Saya selaku ketua LSM Pemerintahan Politik dan Hukum (P3H) Sumatra Utara Muhammad Jaspen Pardede segera tipikor dan kejaksaan negeri bertindak dan tangkap para korupsi,” tegas Jaspen.*
(N)
