IKNews, BOLAANG MONGONDOW TIMUR — Isu yang beredar di media sosial mengenai Kapolres Bolaang Mongondow Timur (Boltim), AKBP Golfried Hasiholan Pakpahan, menerima imbalan terkait pembukaan garis polisi (police line) di lokasi pertambangan rakyat di Gunung Tinggi, Desa Tobongon, Kecamatan Modayag, dipastikan tidak benar.
Kabar yang menyebut “Upeti fantastis masalah selesai” itu memicu keresahan di masyarakat, namun pemilik lahan menegaskan tidak ada kesepakatan atau permintaan uang dalam bentuk apa pun.
Wakil Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Keadilan (GMPK) Sulut, Resmol Maikel, menilai isu tersebut sebagai upaya sistematis untuk menjatuhkan nama baik Kapolres Boltim. “Pembukaan police line dilakukan dengan pendekatan kemanusiaan dan pertimbangan sosial. Aktivitas tambang rakyat di Gunung Tinggi adalah sumber penghidupan utama bagi banyak keluarga,” ujarnya saat ditemui di kantor GMPK, Rabu (21/2/2026).
Menurut Resmol, isu yang beredar sengaja digulirkan oleh pihak tertentu untuk mempengaruhi opini publik agar lokasi tambang kembali ditutup. “Narasi itu tidak berdasar dan berpotensi memecah belah masyarakat,” tambahnya.
Di lapangan, Kapolres Boltim langsung memediasi keluarga yang bersengketa terkait tambang rakyat. Pendekatan persuasif ini dinilai berhasil meredam potensi konflik yang bisa memengaruhi stabilitas sosial setempat.
AKBP Pakpahan menegaskan bahwa pembukaan police line dilakukan semata-mata untuk kepentingan kemanusiaan dan sosial. “Tujuannya agar masyarakat penambang bisa kembali bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Tidak ada imbalan atau kepentingan pribadi,” jelasnya kepada wartawan di lokasi pertambangan, Kamis (22/2/2026).
Kapolres juga menekankan komitmen Polres Boltim menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan, sambil mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum diverifikasi.
Dengan klarifikasi ini, diharapkan masyarakat tetap menjaga kondusivitas daerah dan tidak terpengaruh isu yang tidak berdasar.* (Muklas)
