IKNews, TANJUNG JABUNG BARAT – Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali disorot setelah Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) II, Albert Chaniago, SP, menemukan langsung kondisi rusak parah di ruas jalan penghubung Serdang–Dualap, tepatnya di Desa Sungai Gebar, Kecamatan Kuala Betara. Peninjauan itu dilakukan pada Senin, 6 Oktober 2025, di tengah keluhan masyarakat yang selama bertahun-tahun merasa diabaikan oleh kebijakan pembangunan infrastruktur daerah.
Albert menilai kerusakan jalan tersebut bukan hanya soal teknis, melainkan konsekuensi dari lemahnya perencanaan anggaran dan rendahnya keberpihakan kebijakan daerah terhadap wilayah pinggiran. “Kondisi jalan ini bukan baru rusak kemarin sore. Tapi kenapa belum juga masuk skala prioritas? Ada yang salah dalam penataan pembangunan,” ujarnya kepada wartawan di lokasi.
Warga dan pemerintah desa setempat menyambut kehadiran Albert, memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan keluhan yang selama ini tidak mendapat ruang dalam agenda kebijakan publik. Lubang besar, genangan air, dan lumpur menjadi pemandangan sehari-hari di jalur vital tersebut—kondisi yang dinilai sangat menghambat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
Albert menegaskan bahwa ia akan membawa isu ini ke meja pembahasan DPRD. Namun, ia juga mengingatkan bahwa keberpihakan anggaran bukan hanya soal teknis legislatif, tapi juga soal kemauan politik kepala daerah dalam melihat pemerataan pembangunan sebagai mandat konstitusional.
“Jangan sampai kawasan seperti Kuala Betara ini terus menjadi korban dari politik anggaran yang tidak adil. Kalau pemerintah daerah masih mengabaikan kondisi seperti ini, berarti mereka tidak belajar dari aspirasi rakyat,” tegas Albert.
Kepala Desa Sungai Gebar, Hamsar, mengatakan bahwa masyarakat telah lama kehilangan harapan atas janji-janji pembangunan yang tidak kunjung terealisasi. Ia berharap kehadiran wakil rakyat ini menjadi bukti politik representatif, bukan sekadar kunjungan seremonial. “Kami sudah terlalu sering dijanjikan. Sekarang kami ingin bukti,” katanya.
Isu ketimpangan infrastruktur di Tanjung Jabung Barat dinilai sebagai cerminan dari lemahnya kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan yang merata. Politik anggaran yang terpusat pada kawasan perkotaan dinilai menjadi akar masalah lambatnya pembangunan di desa-desa.
Kunjungan Albert Chaniago bisa menjadi momentum untuk menggeser narasi pembangunan ke arah yang lebih inklusif. Namun, publik tetap menunggu—apakah langkah ini benar-benar akan menghasilkan perubahan, atau sekadar menjadi bagian dari siklus politisasi infrastruktur menjelang tahun-tahun politik.* (Mg-01)
