IKNews, NGANJUK – Pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 di Kabupaten Nganjuk mulai memasuki fase penting. Dalam rapat paripurna DPRD yang digelar Senin (2/9), sejumlah fraksi menunjukkan sikap kritis namun konstruktif terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah daerah, seiring dengan penyesuaian terhadap dinamika nasional.
Agenda utama rapat ini adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas pidato pengantar Bupati Nganjuk mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2025. Fraksi-fraksi pendukung dewan memberikan respons beragam, menandakan dinamika politik lokal yang sehat di tengah tekanan kebutuhan daerah yang terus berkembang.
Fraksi PKB, melalui juru bicara M. Nasikul Koiri Abadi, mendorong efisiensi belanja sebagai kunci utama. Ia menegaskan bahwa efisiensi bukan soal pemangkasan semata, tetapi pengutamaan anggaran pada program-program yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Fokus tetap harus pada layanan dasar dan program unggulan. Perubahan anggaran harus mengarah pada perbaikan, bukan sekadar penyesuaian angka,” ujar Nasikul.
Nada serupa juga muncul dari Fraksi Demokrat. Melalui Doni Mahendra, fraksi ini menyoroti pentingnya transparansi dalam pergeseran anggaran antar perangkat daerah. Demokrat juga menekankan perlunya mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dinilai masih bisa dioptimalkan, terutama lewat sektor UMKM dan penguatan layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan ibu-anak.
Namun, tidak semua fraksi memilih menyampaikan pandangannya secara lisan. Fraksi Gerindra, PDI Perjuangan, Hanura, NasDem, dan Golkar menyerahkan pandangan tertulis. Langkah ini menandakan adanya pilihan strategi komunikasi politik yang lebih formal di kalangan fraksi tertentu—meskipun substansi sikap mereka tetap mendukung kelanjutan pembahasan Raperda.
Secara umum, ketujuh fraksi sepakat untuk membawa Raperda ini ke tahap pembahasan lebih lanjut, yakni dalam forum gabungan Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, merespons dengan nada terbuka dan akomodatif. Ia menyebut bahwa seluruh masukan akan menjadi bahan evaluasi Pemkab dalam menyempurnakan rancangan perubahan anggaran ini.
“Yang baik kita teruskan, yang belum optimal kita benahi. Semua demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono, menegaskan bahwa tahapan selanjutnya akan difokuskan pada pendalaman teknis, termasuk realokasi anggaran dan penyelarasan kebijakan prioritas.
Rapat paripurna ini menjadi refleksi penting atas bagaimana dinamika antar fraksi di DPRD tidak hanya menjadi simbol prosedural, tetapi juga bagian dari proses check and balance dalam menyusun kebijakan publik yang adaptif terhadap perubahan.* (Mg-02)
