IKNews, LOMBOK TIMUR —Aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung damai di Lombok Timur berujung sorotan tajam. Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (HIMMAH) NWDI Lombok Timur menilai adanya tindakan represif dan intimidatif yang diduga dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum terhadap massa aksi.
Ketua Umum HIMMAH NWDI Lombok Timur, Muzanni Ardian, menyebut tindakan tersebut tidak bisa dipandang sebagai kesalahan prosedural semata. Menurutnya, tindakan aparat justru mencederai hak dasar warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
“Kebebasan berpendapat itu hak konstitusional. Negara sudah menjaminnya secara jelas dalam UUD 1945 Pasal 28 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Ketika aparat justru bertindak represif, itu sama saja menginjak-injak hak rakyat,” ujar Muzanni saat ditemui wartawan, Senin (20/1).
Ia juga menyinggung dugaan praktik intimidasi yang dinilai lebih menyerupai tindakan premanisme ketimbang upaya menjaga ketertiban umum. HIMMAH NWDI menilai sikap tersebut berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
HIMMAH NWDI Lombok Timur mendesak pihak berwenang untuk tidak berhenti pada pernyataan normatif. Mereka meminta evaluasi menyeluruh serta penindakan tegas terhadap oknum aparat yang terbukti melakukan kekerasan atau intimidasi terhadap peserta aksi.
Di sisi lain, organisasi mahasiswa tersebut juga mengimbau masyarakat, khususnya mahasiswa dan pemuda di Lombok Timur, agar tetap menjaga solidaritas dalam memperjuangkan keadilan. Muzanni menekankan pentingnya menghindari tindakan anarkis yang justru dapat merugikan perjuangan itu sendiri.
“Perjuangan harus tetap berada di jalur yang benar. Jangan sampai kita terpancing emosi dan melakukan hal-hal yang justru mencoreng tujuan bersama,” katanya.
HIMMAH NWDI juga menuntut pemerintah daerah agar membuka ruang dialog yang nyata dan substantif, bukan sekadar formalitas. Mereka menilai penutupan ruang komunikasi hanya akan memperdalam krisis kepercayaan publik.
Menurut HIMMAH NWDI, demokrasi tidak berhenti pada agenda pemilihan lima tahunan, tetapi harus tercermin dalam keterbukaan pemerintah terhadap suara rakyat. Tindakan represif, kata mereka, hanya akan menjauhkan pemerintah dari masyarakat yang seharusnya dilayani.* (Mg02)
