IKNews, BOLTIM— Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD dalam rapat paripurna tingkat I yang digelar di Gedung DPRD Boltim, Selasa (7/10).
Bupati Oskar Manoppo memimpin langsung penyampaian dokumen RAPBD yang mencatat postur keuangan daerah kembali mengalami defisit. Total pendapatan dirancang sebesar Rp541,35 miliar, sementara belanja ditargetkan Rp549,27 miliar — selisih hampir Rp8 miliar.
Dalam paparannya, Bupati Oskar mengatakan bahwa rancangan anggaran ini telah disusun mengacu pada regulasi terbaru, termasuk Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2026. Namun, tantangan anggaran yang ketat terlihat dari proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih berada di angka rendah, yakni Rp17,75 miliar, hanya sekitar 3 persen dari total pendapatan.
“Dengan keterbatasan anggaran yang ada, kami tetap mengarahkan belanja untuk prioritas pembangunan yang menyentuh masyarakat,” ujar Oskar dalam rapat yang juga dihadiri Sekda M. Iksan Pangalima, unsur Forkopimda, para pimpinan OPD dan camat.
Sebagian besar pendapatan Boltim tahun depan masih akan bergantung pada dana transfer dari pusat, yang diperkirakan mencapai Rp517,56 miliar. Sementara PAD yang stagnan menandakan tantangan serius dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Di sisi belanja, anggaran difokuskan pada penguatan layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi berbasis potensi lokal. Pemerintah juga masih menunggu kepastian alokasi dari pusat untuk menyempurnakan RAPBD tersebut.
Meski belum dijelaskan secara rinci sektor mana saja yang akan terkena dampak efisiensi atau realokasi anggaran, Bupati berharap pembahasan di DPRD berjalan cepat agar APBD 2026 bisa segera disahkan dan mendapat evaluasi dari Pemprov Sulut.
Selain itu, Bupati mengajak semua elemen menjaga sinergi dalam menghadapi tantangan fiskal ke depan. Ia menutup sambutannya dengan menegaskan pentingnya semangat gotong royong dan kearifan lokal sebagai fondasi pembangunan daerah.* (Mg-01)
