IKNEWS, BUTON TENGAH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Tengah tidak membutuhkan waktu lama menindaklanjuti penyampaian rancangan peraturan daerah (Raperda) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022.
Kurang lebih tiga setelah Penjabat (Pj) Bupati Andi Muhammad Yusuf menyampaikan LKPjnya, lembaga legislatif pimpinan Bobi Ertanto itu langsung melanjutkan paripurna dengan agenda pandangan enam fraksi. Agenda paripurna ini digelar Selasa, (20/6/2023).
Hasilnya, semua fraksi di DPRD Buteng menyetujui Raperda LKPj tahun 2022 dibahas lebih lanjut ditingkat komisi. Meski sepakat diterima, sejumlah fraksi yakni Fraksi Amanat Nasional, Fraksi NasDem, Fraksi Kebangkitan Keadilan dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan masukan dan catatan terkait LKPj bupati tahun 2022.
Ketua Fraksi Amanat Nasional, La India menyoroti dan memberi catatan terkait orientasi belanja. Katanya, untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi.
Untuk itu, Fraksi Amanat Nasional sambung La India memberikan catatan agar pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan harus didahulukan dan harus ada semangat afirmasi yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat Buton Tengah.
“Terkait dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 kami tuangkan sebagai catatan dan masukan maupun sebagai koreksi guna perbaikan capaian kedepannya. Catatan maupun masukan ini, telah kami sampaikan secara berulang kepada pemerintah daerah dan ini kami anggap belum maksimal dilaksanakan oleh pemerintah daerah,” kata La India.
Sementara Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Azaluddin memberikan beberapa masukan bagi Pemda Buteng. Diantaranya, mendorong optimalnya perolehan pajak daerah, pemenuhan pembangunan sarana dan prasarana fisik seperti infrastruktur jalan, gedung dan fasilitas umum lainya yang memang bersentuhan langsung kepada masyarakat.
Meski begitu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengapresiasi prestasi Pemda Buteng yang bisa mempertahankan pengelolaan keuangan dan aset daerah hingga mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian keenam berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Sementara Ketua Fraksi NasDem Samirun memberikan dua catatan penting. Pertama, Fraksi Partai NasDem, meminta agar setiap OPD untuk terus memaksimalkan dan mengoptimalkan keuangan pada program-program yang tepat, serta dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di bidang kesehatan misalnya, Pemda Buteng diminta untuk terus berinovasi memfasilitasi Rumah Sakit Umum Daerah Buteng, agar menjadi pusat kesehatan utama bagi masyarakat umum. Bukan hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur akan tetapi juga pada pelayanan kesehatan.
Kedua, Fraksi Partai NasDem berharap agar Pemda menyiapkan langkah-langkah yang strategis dan akuntable untuk peningkatan PAD Kabupaten Buton Tengah dalam hal retribusi di sektor pariwisata. Salah satunya dengan menggunakan teknologi dan informasi yang terkoneksi dengan Bank Daerah sehingga memudahkan masyarakat secara umum. (Advetorial)
Muhammad Shabuur
