IKNews, JEPARA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi pencapaian beberapa daerah dalam menahan angka inflasi yang rendah. Pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diadakan secara luring dan daring di Sasana Bhakti Praja, Kemendagri pada Senin (28/8/2023), Mendagri menegaskan pentingnya kemampuan penjabat kepala daerah dalam mengendalikan inflasi.
Dalam pengantarnya, Mendagri Tito menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan ada banyak provinsi, kabupaten, dan kota yang akan dijabat oleh penjabat (Pj). Ia mengingatkan bahwa salah satu indikator kesuksesan mereka adalah tingkat inflasi.
“Tidak boleh sampai inflasi naik tiga kali berturut-turut dan nilai inflasinya tidak terkendali melebihi rata-rata nasional,” tegas Mendagri Tito.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo juga turut hadir dan membahas langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi. Menurutnya, masalah kenaikan harga bukanlah karena kurangnya pasokan komoditas, melainkan terkait distribusi dan sistem logistik. Mentan Syahrul menekankan pentingnya koordinasi bersama untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan negara.
Dalam kesempatan tersebut, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyajikan data terbaru mengenai komoditas pangan strategis. Poin penting yang disorot adalah kontribusi komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, dan beras terhadap inflasi hingga minggu keempat bulan Agustus.
Berdasarkan catatan BPS, kenaikan harga cabai rawit terjadi secara bertahap dan menyebabkan disparitas harga antara wilayah barat dan timur Indonesia, terutama karena musim kemarau. Sementara itu, harga beras cenderung meningkat di akhir tahun dibandingkan bulan-bulan lain.
Di sisi lain, beberapa komoditas seperti daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang merah justru memberikan kontribusi penurunan pada Indeks Perkembangan Harga (IPH).
Amalia Adininggar Widyasanti juga melaporkan bahwa terdapat 10 kabupaten/kota dengan indeks perkembangan harga (IPH) tertinggi, namun angka tersebut masih lebih rendah dari pekan sebelumnya. Kabupaten NTT Sumba Tengah mencatat IPH tertinggi sebesar 2,31%, menjadi yang tertinggi di antara kabupaten/kota lainnya.
Dalam rapat ini, berbagai narasumber juga menyampaikan pandangan dan solusi, termasuk perwakilan dari Bulog, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, serta aparat kepolisian dan militer yang terkait dengan penanganan masalah inflasi.
Mendagri dan para narasumber berharap melalui kerjasama yang baik dan upaya yang terarah, inflasi dapat tetap terkendali dan memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.*
Reporter : Petrus
