IKNews-SULUT– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lintas Komisi dalam rangka menindaklanjuti Aspirasi Aliansi Sopir Dump Truck Sulut terkait kelangkaan BBM Subsidi (SOLAR), Selasa (30/9) bertempat di Ruang Rapat DPRD Sulut.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter didampingi Ketua Komisi II, Inggried Sondakh.
Turut hadir Anggota DPRD Sulut, Cindy Wurangian, Yongkie Limen, Roy Roring, Tony Supit, Pricilya Rondo, Nick Lomban, Harry Porung, Eldo Wongkar, Normans Luntungan, Jeane Laluyan, Piere Makisanti, Roger Mamesah, Seska Budiman, Julyeta Runtuwene, dan Vionita Kuera.
Rapat yang berlangsung dari pukul 13.00 sampai 17.00 Wita tersebut akhirnya menghasilkan tujuh rekomendasi, yaitu:
1. Pertamina Sulawesi Utara harus menyelesaikan masalah barcode dengan menyediakan booth pengaduan dan penyelesaian masalah selama 2 hariuntuk barcode di luar blokir dan minimal 3 hari serta maksimal 5 hari untuk masalah barcode terblokir.
2. Pertamina harus segera mengatasi masalah antrian dalam 3 hari kedepandan harus ditinjau berkala setiap bulannya.
3. Pertamina bersama Biro Ekonomi untuk menghitung kembali kuota BBM Subsidi (Solar) berdasarkan kebutuhan real daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan untuk mengurai kemacetan pendistribusian kuota ke SPBU harus dengan parameter yang jelas dan transparan.
4. Tim gabungan yang telah dibentuk untuk pengawasan subsidi oleh pemerintah bisa dipertajam dengan sub Tim Pengawasan solar. Dimana adanya Tim Lintas Instansi (DPRD, PERTAMINA, HISWANA, POLDA, TNI,PEMPROV) untuk mengawal distribusi solar dan mencegah penyimpangan di lapangan.
5. Transparansi data distribusi, Pertamina diminta membuka data alokasi,realisasi distribusi per SPBU dan kuota harian kepada DPRD secara rutin.
6. Penegakan hukum, POLDA diminta menindak tegas penimbunan dan penyalahgunaan solar, TNI membantu pengawasan di titik rawan.
7. Prioritas sektor kritis, penyaluran solar subsidi difokuskan untuk transportasi umum, pertanian, perikanan dan logistik kebutuhan pokok.
(Des)
