IKNews-SULUT– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Lanjutan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Direksi dan Dewan Komisaris PT.Bank SulutGo, Senin (17/11) siang bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota Banggar, Inggried Sondakh mengatakan bahwa setelah mempelajari laporan dari Bank SulutGo ternyata memang Bank SulutGo ini adalah Bank yang sangat sehat.
“Jadi, bukan karena saya Ketua Komisi II kemudian BSG adalah mitra kerja Komisi II kemudian saya memuji-muji seperti ini tidak, justru biasanya di RDP kami pastikan harus mengkritisi secara proporsional tentunya, tetapi setelah saya melihat ini memang luar biasa sebenarnya karena untuk Capital Adequacy Ratio (CAR) itu ada di angka 20,04 persen sementara minimalnya 8 sampai 12 persen kurang lebih,” ujar Inggried
Ditambahkannya, kalau di angka 20,04 persen berarti memang Bank ini adalah Bank yang sangat sehat dan mampu menjaga stabilitas bahkan sistem keuangan nasional karena di syaratkan minimal 12 persen.
“Nah, memang yang saya tau yang menjadi unggulan kesehatan Bank itu Ristoval, Corporate Governance, Capital, Rentabilitas, termasuk aset likiuditas tentunya mempengaruhi kesehatan bank,” tambahnya
Lebih lanjut Sondakh menilai bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Bank SulutGo menunjukkan angka yang sangat sehat.
“Berdasarkan laporan, rasio BOPO BSG berada di angka 82,54 persen. Angka ini dinilai sangat baik, mengingat kriteria rasio BOPO yang dianggap sehat untuk perbankan umumnya berada pada rentang 89 persen hingga 93 persen. Kalau memang BOPO 82,54 persen, berarti untuk angka ini sudah sangat sehat,” pungkasnya
Tak lupa, Sondakh juga berharap agar Bank SulutGo dapat terus berupaya menekan rasio BOPO tersebut lebih jauh.
“Tentunya kami selalu mengharapkan kalau boleh memang semakin di tekan, Harapan ini muncul setelah Komisi II melakukan beberapa kali kunjungan kerja, baik ke kantor cabang di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, bahkan hingga ke Jakarta. Dalam kunjungan ke cabang Jakarta yang juga dihadiri oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ditemukan adanya catatan mengenai pentingnya penekanan biaya operasional,” harapnya
“Walaupun overall untuk BOPO ini sendiri terpenuhi untuk kualifikasi yang sangat sehat, tapi mungkin belajar dari beberapa waktu yang lalu supaya tidak ada masalah, tentunya beban operasional dari Bank pun harus ditujukan pada yang memang seharusnya, jangan di luar dari yang tidak menjadi tanggungan dari BSG itu sendiri.” tutup Ketua Komisi II DPRD Sulut ini. (MG01)
