IKNews-SULUT– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menegaskan komitmennya untuk memastikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2026 berjalan secara transparan dan akuntabel.
Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen, mengatakan bahwa tahapan pembahasan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bukan hanya soal teknis keuangan, tetapi juga mencerminkan bentuk tanggung jawab lembaga legislatif terhadap rakyat.
“Setiap keputusan yang diambil harus mencerminkan kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif,” ujar Silangen dalam rapat Paripurna DPRD, Senin (27/10).
Ia juga menambahkan, prinsip keterbukaan dan kehati-hatian menjadi hal penting dalam setiap proses perencanaan agar program yang disusun benar-benar sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
“Kami ingin memastikan agar penyusunan KUA-PPAS 2026 berjalan dengan semangat akuntabilitas dan transparansi. Ini penting agar masyarakat bisa menilai bahwa setiap rupiah anggaran dikelola untuk kepentingan publik,” tambahnya.
Lanjut Silangen menekankan perlunya sinergi yang baik antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulut dalam menyusun arah kebijakan anggaran, agar hasil yang dicapai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing daerah.
Dengan semangat tersebut, DPRD Sulut berharap pembahasan KUA-PPAS 2026 dapat menghasilkan rancangan APBD yang efektif, efisien, serta berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat Sulawesi Utara.
(mg01)**
