IKNews, SULUT – Rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang digelar Selasa (9/9/2025) bukan sekadar rutinitas seremonial tahunan. Di balik penyampaian laporan kerja dan agenda reses, mencuat sejumlah tekanan politik terhadap pemerintah daerah terkait lambannya tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat, serta pembahasan awal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, SP.B, KBD, menjadi panggung untuk mengevaluasi sejauh mana lembaga legislatif berfungsi sebagai pengawas dan penyalur kepentingan rakyat. Dalam pidatonya, Fransiscus menekankan pentingnya optimalisasi kinerja alat kelengkapan dewan agar tidak sekadar menjadi simbol, melainkan motor penggerak kebijakan publik.
“Aspirasi rakyat yang dihimpun lewat reses bukan sekadar catatan administratif. Ini harus menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan strategis pemerintah. Jika tidak ditindaklanjuti, kepercayaan publik bisa runtuh,” tegas Fransiscus.
Sorotan juga tertuju pada penyampaian Ranperda mengenai Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sulut yang dinilai sebagai instrumen penting untuk menjawab stagnasi pembangunan infrastruktur daerah. Meski seluruh fraksi menyatakan setuju melanjutkan pembahasan, dinamika politik diprediksi menghangat saat masuk ke tahap pembahasan tingkat I oleh panitia khusus (Pansus).
Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, yang hadir bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay, memilih menyampaikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi secara tertulis. Langkah ini memunculkan spekulasi bahwa eksekutif belum siap menjawab berbagai pertanyaan kritis legislatif secara terbuka di forum paripurna.
Sementara itu, komposisi anggota Pansus untuk Ranperda tersebut telah resmi diumumkan. Figur-figur senior seperti Fransiscus Silangen, Michaela Elsiana Paruntu, dan Raski Mokodompit masuk dalam jajaran koordinator dan anggota, memberi sinyal bahwa pembahasan Ranperda ini akan menjadi salah satu yang paling strategis dan sarat kepentingan lintas partai.
Meski diakhiri dengan kutipan ayat Alkitab dari Yeremia 29:11 tentang “hari depan penuh harapan”, banyak pihak di luar parlemen mempertanyakan apakah DPRD dan pemerintah benar-benar memiliki peta jalan jelas untuk menjawab ketimpangan pembangunan yang selama ini menjadi sorotan tajam publik.*
Peliput: desieree
