Realisasi Pendapatan Kota Gorontalo Terpuruk di 2025

oleh -69 Dilihat
Gambar: Data presentase realisasi pendapatan APBD Kota se-Indonesia Tahun Anggaran 2025, menunjukkan Kota Gorontalo berada di bawah rata-rata nasional, Senin, 23 Desember 2025. Sumber: Kementerian Dalam Negeri.

IKNews, GORONTALO – Realisasi pendapatan Pemerintah Kota Gorontalo pada Tahun Anggaran 2025 tercatat berada di kategori rendah. Fakta itu mencuat dalam paparan Kementerian Dalam Negeri saat rapat evaluasi penyerapan anggaran bersama pemerintah daerah se-Indonesia, yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dalam slide yang ditampilkan pada forum tersebut, Kota Gorontalo masuk dalam jajaran daerah dengan capaian realisasi pendapatan terendah. Capaian ini sekaligus menjadi sorotan terhadap kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Wali Kota Adhan Dambea.

Rendahnya realisasi pendapatan itu menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Hampir sembilan bulan masa kepemimpinan berjalan, namun belum terlihat terobosan nyata yang berdampak langsung pada penguatan keuangan daerah. Alih-alih menghadirkan program produktif yang mampu mendongkrak pendapatan, pemerintah kota justru dinilai lebih sibuk membangun citra dan narasi keberpihakan kepada rakyat.

Sejumlah warga yang ditemui menyebut, apa yang disampaikan ke publik kerap tak sejalan dengan kondisi di lapangan. Kota Gorontalo tampak ramai oleh pernyataan dan sikap politik, namun miskin hasil yang bisa diukur secara konkret, terutama dalam pengelolaan APBD.

Padahal, kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan menjadi indikator penting efektivitas kepemimpinan. Dari sanalah pemerintah bisa membiayai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga program sosial yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Pengamat kebijakan daerah menilai, rendahnya realisasi pendapatan tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan dan kualitas perencanaan. Tanpa gagasan yang matang dan program yang berbasis kebutuhan riil, APBD berisiko hanya menjadi rutinitas administratif, bukan instrumen pembangunan.

Kondisi ini menempatkan Pemerintah Kota Gorontalo pada posisi yang kurang menguntungkan di mata publik. Di tengah tuntutan transparansi dan kinerja, warga kini menunggu langkah konkret, bukan sekadar retorika, untuk membuktikan bahwa pemerintahan berjalan ke arah yang benar.* (Mg02)

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.