IKNews, PURWAKARTA – Puluhan wartawan dan pengelola media di Kabupaten Purwakarta turun ke jalan, Rabu (28/1/2026). Mereka menggelar aksi unjuk rasa menyoal pemangkasan anggaran publikasi media yang dinilai mengancam keberlangsungan media lokal sekaligus melemahkan fungsi kontrol pers.
Massa yang tergabung dalam Presidium Organisasi Media dan Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Purwakarta mendatangi sejumlah titik, mulai dari Kompleks Pemerintah Daerah, Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), hingga gedung DPRD Purwakarta.
Pantauan di lokasi, aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Para peserta membawa poster dan menyuarakan tuntutan agar pemerintah daerah membuka ruang dialog terkait kebijakan pemangkasan anggaran publikasi yang disebut dilakukan secara drastis.
Kekecewaan mencuat ketika Bupati Purwakarta tidak menemui massa aksi. Padahal, para wartawan berharap dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada kepala daerah. Ketidakhadiran tersebut dinilai sebagai sinyal lemahnya kemauan pemerintah daerah untuk berdialog terbuka dengan insan pers.
Koordinator Presidium Organisasi Media Purwakarta, Lambert Lilipaly, menilai kebijakan pemotongan anggaran publikasi tidak bisa dipandang sebagai persoalan administratif semata. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi mematikan media lokal dan berdampak langsung pada kualitas demokrasi di daerah.
“Kami datang untuk menyampaikan kegelisahan media lokal. Tapi bupati memilih tidak menemui massa. Ini bukan hanya soal anggaran, tetapi soal sikap terhadap kebebasan pers dan hak publik atas informasi,” ujar Lambert di sela aksi.
Ia menambahkan, pemangkasan anggaran media secara ekstrem dapat mempersempit ruang kritik dan menggerus fungsi pengawasan pers terhadap jalannya pemerintahan. Dampaknya, publik kehilangan salah satu saluran penting untuk memperoleh informasi yang berimbang.
Dalam aksi tersebut, massa juga menyoroti Diskominfo Purwakarta yang dinilai belum transparan menjelaskan dasar kebijakan penurunan anggaran serta mekanisme kerja sama media yang dianggap semakin tertutup dan tidak berpihak pada media lokal.
Selain eksekutif, DPRD Purwakarta turut menjadi sasaran kritik. Massa mendesak lembaga legislatif agar tidak sekadar mengesahkan kebijakan anggaran, tetapi menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan substansial.
“Jika DPRD hanya diam, publik berhak mempertanyakan keberpihakan wakil rakyat,” kata Lambert.
Hingga aksi berakhir, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Purwakarta maupun Diskominfo terkait tuntutan yang disampaikan massa, termasuk alasan ketidakhadiran bupati menemui para wartawan.* (Mg02)
