Rapat Paripurna Tanjungbalai Soroti Defisit dan Penurunan Transfer Pusat

oleh -24 Dilihat
Gambar: Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menyampaikan Nota Pengantar Ranperda APBD 2026 pada Rapat Paripurna DPRD, Jumat, 28 November 2025. (Foto: Indah)

IKNews, TANJUNGBALAI — Rapat Paripurna DPRD Kota Tanjungbalai pada Jumat, 28 November 2025, berlangsung dinamis ketika pemerintah kota menyampaikan Nota Pengantar Ranperda APBD 2026. Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina hadir mewakili Wali Kota, memaparkan rancangan anggaran yang disusun berdasarkan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.

Pantauan wartawan, sejumlah anggota dewan tampak mencatat serius ketika Fadly menjelaskan bahwa APBD 2026 harus mengalami penyesuaian cukup besar akibat turunnya alokasi transfer ke daerah. Berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Tanjungbalai kehilangan lebih dari Rp91 miliar untuk tahun anggaran 2026. “Konsekuensinya, beberapa pos belanja harus kita koreksi agar tetap realistis,” kata Fadly.

Dalam pemaparannya, ia merinci pendapatan daerah yang diproyeksikan sebesar Rp573 miliar, sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp595 miliar. Kondisi ini menimbulkan defisit sekitar Rp22 miliar yang rencananya ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari dana kurang bayar DBH provinsi tahun 2024.

Fadly menegaskan bahwa enam prioritas pembangunan tetap dipertahankan, mulai dari peningkatan pelayanan publik hingga penguatan ketahanan lingkungan. Ia juga menyinggung perubahan nomenklatur beberapa OPD yang kini digabung menjadi tiga dinas baru.

Setelah pemaparan, lima fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum mereka, mulai dari Golkar hingga Garda Persatuan. Banyak catatan yang diberikan, terutama terkait efektivitas penggunaan anggaran. Fadly menjawab seluruh pandangan tersebut dalam sesi lanjutan, sembari berharap pembahasan APBD dapat selesai tepat waktu.

“Kepentingan masyarakat harus tetap menjadi orientasi utama,” ujarnya.

Ketua DPRD Tengku Eswin menutup rapat dengan menegaskan bahwa pihaknya akan mengkaji Ranperda APBD 2026 secara detail. “Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran berdampak pada masyarakat,” katanya.

Rapat ditutup dengan penyerahan resmi dokumen Ranperda APBD 2026 dari pemerintah kota kepada DPRD untuk pembahasan lebih lanjut.* (Mg02)

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.