IKNews, TANJUNGBALAI – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungbalai dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dinilai masih rendah dan belum mencapai target. Menanggapi kondisi ini, Wali Kota Mahyaruddin Salim memerintahkan Camat, Lurah, dan Kepala Lingkungan untuk segera membuat langkah konkret dalam mengejar realisasi PBB, khususnya hingga triwulan ketiga 2025.
Dalam rapat koordinasi pemerintah, Mahyaruddin menekankan pentingnya pemutakhiran data objek dan subjek pajak di tingkat kelurahan. Ia juga mendorong optimalisasi sistem digital seperti e-PBB dan QRIS guna mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran.
“Target PBB kita tidak bisa dicapai hanya dengan menunggu. Harus ada gerakan kolektif dari semua pihak untuk mengedukasi dan menagih langsung ke masyarakat. Ini menyangkut pembangunan kota,” katanya.
Selain itu, Wali Kota juga menyoroti berbagai isu sosial yang perlu segera ditangani. Mulai dari penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), penanganan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), hingga upaya pencegahan peredaran narkoba yang menurutnya sudah memasuki fase mengkhawatirkan.
“Camat dan Lurah adalah ujung tombak. Mereka harus proaktif dalam Operasi Kasih Sayang, penanganan gangguan sosial, dan menjaga Kamtibmas melalui pengaktifan kembali poskamling di wilayah masing-masing,” imbuhnya.
Dalam arahannya, Mahyaruddin juga meminta optimalisasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan melalui digitalisasi layanan serta respons cepat terhadap aduan masyarakat. Media sosial pun diharapkan menjadi saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah dan warga.
“Publik harus tahu apa yang kita kerjakan. Transparansi dan komunikasi adalah kunci kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Rapat ini ditutup dengan ajakan memperkuat sinergi lintas OPD guna menyukseskan program prioritas daerah dan nasional demi terwujudnya visi “Tanjungbalai EMAS”.* (Mg-02)
