IKNew, MANADO — Sarasehan mengenai peluang penerbitan obligasi daerah yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama MPR RI pada Rabu (19/11/2025) menghadirkan dinamika diskusi yang cukup hangat. Bertempat di Aula C.J. Rantung, Kantor Gubernur Sulut, forum ini bukan sekadar ajang tukar pandang, tetapi menjadi ruang bagi para pemangku kepentingan merumuskan arah baru pembiayaan pembangunan daerah.
Sejak pagi, peserta dari unsur pemerintah, akademisi, hingga pelaku industri keuangan mulai memenuhi ruangan. Atmosfer diskusi terasa hidup ketika Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus membuka pembahasan soal keterbatasan fiskal daerah yang ia sebut “tak bisa terus menjadi alasan lambatnya pembangunan”. Menurutnya, obligasi daerah memberi peluang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam investasi pembangunan.
“Ini bukan sekadar instrumen keuangan. Ini ruang partisipasi publik,” ujarnya dalam sambutan yang disampaikan dengan nada tegas.
Ketua Badan Anggaran MPR RI, Melchias Marcus Mekeng, yang turut hadir, menegaskan bahwa penerbitan obligasi daerah harus ditempatkan sebagai strategi memperkuat kemandirian fiskal. Namun ia mengingatkan: tanpa transparansi, instrumen ini justru dapat menambah beban risiko fiskal.
Dari sisi regulasi, Deputi Komisioner OJK Eddy Manindo Harahap memaparkan bahwa mekanisme obligasi daerah pada prinsipnya serupa dengan obligasi korporasi, hanya saja diawasi lebih ketat dan wajib dialokasikan pada proyek produktif. Ia menyebut jalan, jembatan, serta fasilitas publik sebagai contoh penggunaan dana yang dianggap ideal.
“Rambu-rambunya sedang disempurnakan agar ruang investasi aman, akuntabel, dan tidak membuka celah penyimpangan,” jelasnya.
Diskusi semakin menarik ketika Rektor Unsrat, Prof. Oktovian Berty Alexander Sompie memberikan perspektif akademik. Ia menekankan bahwa tingkat kepercayaan publik akan menentukan keberhasilan skema pembiayaan ini. Menurutnya, laporan keuangan yang transparan dan pengawasan yang kuat harus menjadi fondasi.
Di luar forum resmi, percakapan para peserta mengerucut pada keyakinan bahwa Sulut berpotensi menjadi daerah percontohan. Dengan geliat pembangunan pariwisata dan meningkatnya kebutuhan konektivitas antarwilayah, daerah ini dianggap membutuhkan opsi pendanaan yang lebih fleksibel.
Namun sejumlah peserta tetap mengingatkan pentingnya edukasi publik, sebab obligasi daerah bukan sekadar peluang keuntungan, tetapi juga mengandung risiko. Tanpa pemahaman yang memadai, partisipasi masyarakat bisa berbalik menjadi keraguan.
Sarasehan ditutup dengan catatan optimistis, meski para pemangku kepentingan sepakat bahwa jalan menuju penerbitan obligasi daerah masih memerlukan penataan regulasi, sosialisasi luas, dan komitmen kuat terhadap akuntabilitas.* (Mg01)
