IKNews, MANADO — Upaya memperkuat sinergi pengelolaan pertanahan di Sulawesi Utara menjadi fokus utama dalam pertemuan antara Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling (YSK) dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Utara, John Wiclif Aufa, A.Ptnh., di Wisma Negara Bumi Beringin, Kamis (30/10/2025).
Dalam audiensi tersebut, keduanya membahas sejumlah agenda strategis, antara lain percepatan sertifikasi aset milik pemerintah provinsi, penataan tata ruang, serta peningkatan pelayanan pertanahan bagi masyarakat.
Gubernur Yulius menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi untuk menciptakan tata kelola pertanahan yang transparan dan berpihak pada kepentingan publik. Ia juga mengapresiasi langkah BPN yang terus mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta mendukung proyek-proyek strategis daerah.
“Pemerintah Provinsi sangat mendukung percepatan legalitas aset dan sertifikasi tanah masyarakat. Sinergi dengan BPN menjadi kunci agar pembangunan berjalan tertib dan memiliki dasar hukum yang kuat,” ujar Gubernur Yulius.
Sementara itu, Kepala BPN John Wiclif Aufa menegaskan komitmen lembaganya untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, khususnya dalam penataan aset, penyelesaian konflik lahan, dan penguatan administrasi pertanahan.
“Kami siap bersinergi dengan Pemprov Sulut untuk memastikan pengelolaan tanah berjalan tertib dan transparan, termasuk percepatan sertifikasi aset daerah yang menjadi program prioritas nasional,” ucap Aufa.
Audiensi juga membahas pentingnya integrasi data pertanahan dan sistem informasi geospasial guna mendukung akurasi perencanaan pembangunan dan mendorong investasi yang berkelanjutan di Sulawesi Utara.
Di akhir pertemuan, Gubernur Yulius menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan BPN untuk memastikan manfaat kerja sama ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kita ingin pembangunan di Sulawesi Utara berjalan di atas fondasi yang tertib administrasi, memiliki kepastian hukum, dan berpihak pada rakyat,” tutupnya.* (Mg-01)
