IKNews, TOUNA – Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una kembali menaruh perhatian serius pada tata kelola informasi publik. Hal itu terlihat dari pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang digelar pada Senin, 1 Desember 2025. Dari pantauan wartawan di lokasi, kegiatan ini berlangsung cukup dinamis dengan keterlibatan langsung sejumlah pejabat dan narasumber dari tingkat provinsi.
Wakil Bupati Touna, Hj. Surya Lapasiri, yang hadir membuka kegiatan, menegaskan bahwa peran PPID kini menjadi wajah pemerintah daerah di mata publik. Menurutnya, setiap informasi yang disampaikan, disimpan, maupun diklarifikasi oleh PPID sangat memengaruhi kepercayaan masyarakat.
“Kalau informasi disusun dengan baik, pelayanan publik akan terlihat lebih transparan. Itu yang kita ingin wujudkan bersama,” ujarnya di hadapan para peserta.
Bimtek ini juga menghadirkan Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulteng, Ridwan Laki, M.Si, serta Kabid Teknik IT Kominfo Provinsi Sulteng, Wahyu M. Akram. Keduanya memberikan materi terkait standar layanan informasi publik hingga tata kelola sistem digital, yang belakangan menjadi kebutuhan penting di daerah.
Kepala Dinas Kominfo Touna, Dg Mario Pawadjoi, M.Si, beserta jajarannya, juga tampak mendampingi jalannya kegiatan. Melalui Bimtek ini, Pemkab Touna berharap setiap perangkat daerah mampu memperkuat profesionalisme dan kapasitas teknis dalam pengelolaan informasi, termasuk pemahaman terhadap regulasi terbaru terkait keterbukaan informasi publik.
Pemerintah daerah menilai, keterbukaan informasi bukan hanya soal kepatuhan terhadap Undang-Undang, tetapi juga bagian dari upaya membangun kepercayaan publik. Dalam visi pembangunan Touna, yakni “Mewujudkan Masyarakat Tojo Una-Una yang Religius, Maju, Adil dan Sejahtera Berbasis Sektor Unggulan yang Berkelanjutan,” transparansi menjadi fondasi utama untuk mendorong partisipasi dan kolaborasi masyarakat.
Wabup Surya juga mengingatkan bahwa kebutuhan informasi publik kini semakin dinamis. Karena itu, ia mendorong perangkat daerah untuk terus berinovasi dalam digitalisasi layanan, penguatan database, serta pemanfaatan teknologi yang mampu mempercepat akses informasi.* (Mg02)
