IKNews, TOUNA – Fenomena wartawan gadungan atau “wartawan bodrek” makin meresahkan. Mengatasnamakan media, oknum-oknum ini kerap memeras dan menekan aparatur desa hingga ASN. Menjawab keresahan itu, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Tojo Una-Una menggandeng DPP PJS untuk menggelar Seminar Nasional bertema “Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Menghadapi Wartawan Gadungan” di Marina Cottage, Ampana.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PJS, Budi Dako, menyebut kegiatan ini sebagai upaya nyata perlindungan terhadap aparatur negara dari ancaman intimidasi media abal-abal.
“Sebelum memberikan informasi, pastikan wartawan membawa identitas resmi seperti kartu pers atau surat tugas dari media yang sah,” tegas Budi. “Jika ragu, cek ke organisasi pers yang bersangkutan,” tambahnya.
Fenomena wartawan gadungan tidak hanya merugikan birokrasi, tapi juga merusak citra jurnalistik itu sendiri. Oleh karena itu, PJS terus mendorong kolaborasi antara pemerintah dan organisasi pers dalam membentuk sistem pengawasan terhadap praktik semacam ini.
Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, yang juga menjadi pembicara utama dalam seminar ini, mengingatkan pentingnya menjaga marwah profesi wartawan.
“Jangan biarkan profesi ini dikotori oleh oknum yang menjual nama pers untuk kepentingan pribadi. Jurnalisme harus tetap bersih, kritis, dan terpercaya,” ujarnya.* (Mg-02)
