IKNews, TOUNA – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Nuzul Rahmat, menyuarakan keprihatinan atas potensi konflik hukum yang kerap menghambat realisasi investasi di daerah, khususnya di Kabupaten Tojo Una-Una. Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja pada Kamis (25/9) malam, yang juga menjadi pertemuan perdana dirinya dengan jajaran pemerintah daerah setempat.
Dalam dialog yang berlangsung di Marina Cottage Ampana, Nuzul menyebutkan pentingnya membangun pola komunikasi hukum yang transparan antara kejaksaan dan pemda, guna mencegah terjadinya ketimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan proyek pembangunan dan investasi publik.
“Kami tidak hanya hadir sebagai aparat penegak hukum, tapi juga sebagai mitra strategis dalam pengawalan pembangunan. Banyak kasus yang terjadi bukan karena niat jahat, tapi karena kurangnya pemahaman hukum,” tegasnya di hadapan Forkopimda Tojo Una-Una.
Isu ini menjadi krusial mengingat kabupaten pesisir ini tengah membuka diri terhadap berbagai proyek investasi pariwisata dan infrastruktur. Dalam konteks ini, Nuzul menekankan pentingnya konsultasi hukum yang bersifat preventif, bukan hanya represif.
Kejati juga mengingatkan bahwa kejaksaan tidak boleh hanya datang setelah ada masalah. “Kami ingin hadir sejak dari proses perencanaan, agar tidak terjadi penyimpangan,” ujarnya.* (Mg-02)
