Beranda Politik RDP Dengan Dikda, Komisi IV DPRD Sulut Pertanyakan Penerapan IKM

RDP Dengan Dikda, Komisi IV DPRD Sulut Pertanyakan Penerapan IKM

89
0
Suasana Rapat Komisi IV Dengan Dinas Pendidikan Daerah

IKNews-SULUT- Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan Daerah yang digelar di ruang rapat Komisi IV, Senin (6/2/2023).

Dalam rapat tersebut, para wakil rakyat mempertanyakan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) yang sudah diterapkan di beberapa sekolah di Sulawesi Utara, namun ternyata belum dipahami benar oleh sekolah-sekolah, guru dan siswa.

Sekretaris Komisi IV Cindy Wurangian memaparkan temuan pihaknya saat melakukan kunjungan kerja di wilayah Bolmong, beberapa waktu lalu. Dimana ada sekolah yang tidak tahu dan belum menerapkan IKM.

“Saat kami bertanya pada para siswa apa yang dipelajari dari IKM, mereka menjawab salah satunya tentang jejak karbon. Tapi ketika kami bertanya pada tenaga pendidik apa itu jejak karbon, mereka tidak bisa menjawab. Mereka saja tidak tahu, apalagi para siswa,” kata Cindy.

Ia pun meminta Dikda untuk memperhatikan hal ini.

“Jangan sampai ada sekolah-sekolah yang melabel sudah IKM tapi tidak tahu apa yang mereka lakukan dengan IKM tersebut,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi IV Vonny Paat. Ia membeberkan, ada sekolah yang masih menerapkan kurikulum 13 karena minimnya sosialisasi IKM.

“Saya minta penjelasan, apakah IKM ini harus diterapkan di sekolah-sekolah, dan apa yang perlu dilakukan oleh sekolah-sekolah. Karena saat kami kunjungan kerja di Bolmong, kami di antar ke sekolah-sekolah yang tidak tahu IKM, dan belum menerapkan IKM,” kata Vonny.

Kepala Dikda Sulut, Grace Punuh dalam penjelasannya mengakui bahwa saat ini ada sekolah yang memakai dua kurikulum, yaitu IKM dan kurikulum 13.

“Seperti contoh ada sekolah yang menerapkan IKM 1, yang menerapkan dua kurikulum. IKM dan kurikulum 13. Nanti akan berubah menjadi IKM 2 mandiri berbagi. Sebenarnya IKM ini sudah diterapkan saat covid, dimana sekolah yang sudah siap bisa menerapkan. Tapi belum wajib,” jelasnya.

Ia juga mengakui, di Bolmong memang masih kurang sekolah yang menerapkan IKM.

“Kami akan maksimalkan sosialisasi, sehingga sekolah yang sudah menerapkan IKM akan mengimbas ke sekolah yang belum,” ujar Grace.

(Des)**

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini