IKNews, Kotamobagu – Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (MAPILU) Kota Kotamobagu mengecam keras maraknya praktik kampanye uang di media sosial yang dilakukan oleh beberapa tim sukses calon kepala daerah. Ketua MAPILU Kotamobagu, Rubianto Suid, menyatakan bahwa fenomena ini merusak asas jujur dan adil (jurdil) yang seharusnya dijunjung tinggi dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
Dalam pernyataannya pada Kamis (12/9/2024), Rubianto Suid menegaskan bahwa distribusi uang oleh tim sukses calon kepala daerah menunjukkan hilangnya visi dan misi dari para kandidat. “Seharusnya yang dikampanyekan adalah program dan visi pasangan calon, bukan uang untuk membeli suara,” ungkapnya dengan tegas.
Rubianto, yang juga merupakan mantan Komisioner KPU Kota Kotamobagu, menyoroti bahaya dari praktik ini, karena mengajarkan masyarakat bahwa pemilihan pemimpin ditentukan oleh siapa yang memiliki uang paling banyak, bukan kemampuan untuk memimpin. Ia menyebut bahwa praktik ini hanya akan merusak integritas demokrasi dan membahayakan masa depan pembangunan daerah.
Lebih lanjut, Rubianto memperingatkan, jika kandidat terpilih hanya karena uang, maka besar kemungkinan mereka akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengembalikan modal yang dihabiskan selama Pilkada. “Ini sangat berbahaya, masyarakat yang akan dikorbankan, sementara APBD bisa tergerus untuk mengembalikan modal politik,” jelasnya.
Sebagai langkah antisipasi, MAPILU meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk segera bertindak tegas dan memantau setiap dugaan praktik politik uang di media sosial yang semakin terang-terangan. “Bawaslu harus mengawasi ketat fenomena ini, karena bisa memicu praktik money politics yang lebih masif saat pemilihan pada 27 November mendatang,” tambah Rubianto.
Fenomena kampanye uang ini menjadi perhatian serius, terutama karena adanya postingan di media sosial yang terang-terangan menawarkan uang, bahkan dalam bentuk mata uang asing, sebagai iming-iming bagi masyarakat untuk mendukung kandidat tertentu. MAPILU mengingatkan bahwa hanya dengan menjaga proses yang jujur dan adil, Pilkada 2024 bisa berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang sebenarnya.
Reporter: Gie