IKNews-SULUT- Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I DPRD Sulut dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan, Rabu (11/10/2023).
Rapat dipimpin Ketua Komisi I Raski Mokodompit didampingi Henry Walukouw, Hilman Idrus, Fabian Kaloh, Meyke Lavarence, dan Herol Kaawoan.
Dalam rapat tersebut, Anggota DPRD Sulut Fabian Kaloh menegaskan, sesuai penjelasan Kepala BKD Sulut ada 1.303 formasi guru yng ada, dan hanya 758 yang terisi sedangkan 545 kosong.
Melihat keadaan ini harus dievaluasi. Apakah kebutuhan guru tidak sesuai dengan jurusa yang ada. “Saya mau bertanya apakah masih akan dibuka kembali kuota yang tidak terisi?,” ujarnya.
Legislator PDIP ini pun menyayangkan THL di Sekretariat DPRD Sulut hanya dua orang yang lulus tes P3K.
Mantan Birokrat Bitung ini pun mengimbau, untuk semua komponen BKD Sulut jangan melayani titipan dari siapa pun, agar tidak bermasalah di kemudian hari.
“Lakukan secara objektif agar dapat menerima pegawai yang berkualitas sesuai dengan bidangnya masing-masing,” imbuhnya.
Kepala BKD Sulut Jemmy Kumendong mengatakan, keadaan ini terjadi karena pengangkatan honorer guru tidak sesuai latar belakang pendidikan atau kualifikasi.
“Misalnya di sekolah banyak guru tapi bukan sarjana pendidikan. Inilah salah satu faktor sehingga terjadi kekosongan kuota guru yang ada,” tuturnya.
(Des)**
