Politik – Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Stakeholder dan Organisasi Kepemudaan terkait Integritas dan Ramah Lingkungan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Sulut, Selasa (17/11/2020).
Pada kesempatan itu, Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda berharap agar tema ramah lingkungan terlaksana pada Pilkada Serentak 2020.
Menurut dia, ramah lingkungan adalah kewajiban seluruh pemangku kepentingan.
Malonda mengatakan, integritas pilkada bukan hanya berdasarkan hukum normatif, namun melindungi, melaksanakan etika dan perilaku serta nilai-nilai baik dalam demokrasi.
“Selain menjaga kedaulatan rakyat, tanggung jawab Bawaslu Sulut turut mengawal integritas dan keselamatan kemanusiaan di tengah pandemi Covid-19. Kami mengimbau semua disiplin dan tertib terhadap protokol kesehatan,” pesan Malonda.
Dikatakan, Indeks Kerawanan Pilkada periode Februari-Juni di Sulut paling tinggi. Dan pada September berada posisi dua.
“Kerawanan di Sulut sampai saat ini adalah terkait dengan netralitas ASN terutama di Minahasa Selatan dan Tomohon. Makanya, Bawaslu berupaya memaksimalkan sosialisasi terkait dengan pencegahan pengawasan dan penindakan netralitas ASN,” tegasnya.
Selanjutnya, Malonda mengingatkan praktik politik uang yang tidak hanya rawan di tempat ibadah, melainkan di berbagai lini kehidupan sosial bermasyarakat.
“Politik uang bukan hanya ketika pemungutan suara, namun berimbas sampai masa kepemimpinan yang tidak berintegritas. Ingat, pilkada baik dan benar melahirkan pemimpin berkualitas,” tandasnya.
Rakor di Best Western The Lagoon Hotel Manado ini turut dihadiri Sekretaris Umum GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat dan peserta dari elemen OKP dan GAMKI se-Sulut.
Sementara beberapa akademisi yang berkesempatan membawakan materi diantaranya Dr. Ferol Warrouw, Dr. Victorry Rotty dan Dr. Ferry Liando.
