IKNews, TOUNA – Tiga rancangan aturan penting yang akan membentuk wajah Tojo Una-Una lima tahun ke depan akhirnya disepakati dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Selasa (19/8).
Sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Gusnar A. Suleman, S.E., M.M., ini bukan sekadar formalitas. Keputusan yang diambil membuka jalan bagi strategi pembangunan jangka menengah, reformasi pajak dan retribusi, serta pengelolaan aset daerah yang lebih transparan dan profesional.
Wakil Bupati Tojo Una-Una, Hj. Surya, S.Sos., M.Si., yang hadir mewakili Bupati, menjelaskan pentingnya dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sebagai panduan pembangunan daerah yang berpihak pada rakyat.
Foto : Budi
“RPJMD ini memuat indikator kinerja yang terukur, strategi pembangunan yang terarah, dan program prioritas yang berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Surya dalam pidatonya.
Tak hanya RPJMD 2025–2029, dua Ranperda lainnya yang disahkan adalah revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah (Perda Nomor 9 Tahun 2023), serta pembaruan aturan mengenai pengelolaan barang milik daerah (Perda Nomor 11 Tahun 2018).
Uniknya, seluruh fraksi di DPRD—mulai dari NasDem, Amanat Perjuangan, Golkar, PKB, hingga PPP—kompak menyatakan dukungannya. Langka dan mencerminkan pentingnya substansi dari ketiga Ranperda tersebut bagi masa depan daerah.
Turut hadir dalam sidang sejumlah tokoh penting daerah: Kajari Tojo Una-Una Dr. Rizky Fachrurrozi, S.H., M.H., Wakapolres Kompol Mulyady, Mayor Arm Pilipus Tule dari Kodim 1307/Poso, Danposal Ampana Letda Laut (P) Uman Iswanto, serta para pejabat struktural, camat, lurah hingga kepala desa.
Dengan disahkannya ketiga Ranperda tersebut, masyarakat Tojo Una-Una kini menantikan implementasi nyata dari program-program prioritas. Semua mata kini tertuju pada langkah-langkah konkret yang diharapkan mampu membawa daerah ini menuju arah yang lebih religius, maju, adil, dan sejahtera.
(Budi Dako)
