IKNews, TOUNA – Agenda reses anggota DPR RI Komisi II dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, berubah menjadi ruang artikulasi kepentingan masyarakat pedesaan yang selama ini terpinggirkan dari prioritas pembangunan.
Dalam forum yang dihadiri Bupati Tojo Una-una Ilham Lawidu serta jajaran birokrat daerah hingga kepala desa, suara masyarakat muncul lantang dengan tuntutan nyata: akses jalan produksi yang layak.
Salah satu desakan paling mendesak datang dari Kepala Desa Sabulira Toba (Sabota), Baharudin P. Sado, yang memaparkan pentingnya pembangunan jalan kantong produksi sepanjang 10 kilometer di wilayahnya. Jalan ini, menurut Baharudin, menjadi urat nadi ekonomi warga desa, namun kondisinya selama ini tidak pernah menjadi perhatian utama pemerintah pusat.
“Kalau pemerintah pusat serius mau bantu kami keluar dari kemiskinan, mulailah dari membuka akses jalan ke kebun,” ujarnya di hadapan Longki Djanggola, mantan Gubernur Sulteng dua periode yang kini duduk di Senayan.
Usulan serupa datang dari berbagai penjuru kecamatan lainnya. Camat Ratolindo, Sabarudin Yasin, dan Kepala Desa Labuan ikut menyuarakan kebutuhan masyarakat yang berkisar pada infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi lokal—tema lama yang belum kunjung mendapat solusi konkret dari perwakilan politik di pusat.
Meski Longki Djanggola menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan seluruh aspirasi yang disampaikan, publik mulai mempertanyakan efektivitas pola komunikasi reses yang selama ini lebih banyak menjadi simbolik ketimbang menghasilkan kebijakan nyata.
“Reses itu bukan sekadar mendengar, tapi menyerap untuk dieksekusi. Kita tunggu sejauh mana janji ini tidak berakhir di meja birokrasi,” kata salah satu tokoh pemuda Tojo Una-una yang hadir dalam pertemuan tersebut.*
Peliput: Budi
