IKNews, TEGAL – Pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal (LPPL) kembali menjadi sorotan setelah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Tengah bersama Komisi A DPRD Jateng melakukan monitoring lapangan pada Kamis (2/10/2025). Salah satu fokus utama kunjungan adalah memastikan bahwa mekanisme akuntabilitas dan independensi lembaga tetap terjaga.
Plt Sekretaris Diskominfo Jateng, Muhamad Faizin, menyebut bahwa tantangan terbesar LPPL saat ini bukan hanya digitalisasi, melainkan menjaga profesionalisme di tengah tekanan politik dan keterbatasan fiskal.
“Kita butuh radio lokal yang bisa dipercaya publik. Itu hanya bisa terwujud jika struktur pengelolaannya dibangun secara transparan dan bebas dari intervensi,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama salah satu LPPL lokal, Apun Yudoko, menekankan pentingnya fungsi Dewan Pengawas sebagai garda check and balance dalam tubuh media publik. Ia menyebut proses seleksi terbuka untuk direksi dan dewan pengawas menjadi kunci menjaga kualitas dan netralitas.
“Kalau tidak ada mekanisme seleksi yang objektif, media publik bisa dengan mudah terjebak dalam kepentingan jangka pendek. Padahal, tugas utamanya adalah melayani kepentingan publik, bukan kelompok tertentu,” ungkapnya.
Kunjungan ini sekaligus menjadi refleksi bahwa keberhasilan lembaga penyiaran publik lokal tidak hanya diukur dari jumlah penghargaan atau platform digital yang digunakan, tetapi dari sejauh mana mereka mampu menjaga integritas dalam menjalankan fungsi informatif, edukatif, dan kontrol sosial.* (Mg-02)
