IKNews, LUWUK — Akses terhadap informasi publik di wilayah-wilayah terpencil seperti Kabupaten Banggai masih menjadi tantangan bagi jurnalis lokal. Dalam kunjungannya ke Luwuk, Ketua Umum DPP Pro Jurnalismedia Siber (PJS), Mahmud Marhaba, mengangkat persoalan ini dan menilai bahwa profesionalisme jurnalis daerah perlu ditingkatkan, terutama dalam hal etika dan kemampuan menggali informasi di lapangan.
“Jurnalis di daerah sering dihadapkan pada kendala seperti akses data yang terbatas, minimnya pelatihan, hingga tekanan dari pihak-pihak tertentu. Di sinilah peran organisasi seperti PJS menjadi penting,” ungkap Mahmud saat berbincang dengan wartawan usai pertemuannya di Kantor KPPP Pelabuhan Luwuk, Jumat (3/10).
Ia mengatakan, kehadiran PJS bukan hanya untuk membentuk kepengurusan daerah, tapi juga memberikan pembinaan dan ruang pengembangan bagi jurnalis yang bekerja di wilayah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal).
“Melalui DPC PJS di tiap kabupaten, kami ingin memastikan bahwa wartawan di daerah tidak hanya menjadi penyambung lidah narasumber, tapi juga penggali informasi yang tajam dan berpihak pada publik,” tambah Mahmud.
Dalam rangkaian kunjungannya ke Sulawesi Tengah, Mahmud telah melantik pengurus DPC PJS di Tojo Una-Una, Banggai, dan akan melanjutkan ke Banggai Kepulauan. Ia juga menegaskan bahwa kemitraan dengan aparat—termasuk kepolisian pelabuhan—harus berjalan tanpa mengorbankan independensi pers.
“Sinergi bukan berarti tunduk. Pers tetap harus kritis dan berimbang,” tegasnya.* (Mg-02)
