IKNews, TOUNA – Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tojo Una-Una Samsari Pai meminta Pemerintah Daerah segera merekrut sisa kuota P3K di daerah itu.
“Dengan Kuota yang dibutuhkan kenapa putra-putri kita yang sudah lama mengabdi di kabupaten ini tidak diloloskan saja pada tahapan berkas, untuk mengisi kuota yang tersedia! Kan nanti kita tahu berapa lama pengabdian mereka,” ucap samsari pada media ini, Rabu (25/10/2023).
Menurut Samsari usai berkas peserta diterima dan ketika dilakukan tes tertulis di situlah pihak peserta akan berkompetesi sesuai kemampuan mereka sebagaimana mestinya.
“Kami berharap seperti itu agar semua tuntutan teman-teman ini bisa direalisasikan,” pinta legislator PKB itu.
Terkait dengan dugaan bahwa ada kecurangan dalam penerimaan seleksi P3K Kategori II pihaknya meminta aparat penegak hukum segera menelusuri permasalah tersebut. Karena ketika melihat dalam permasalah ini ada dugaan indikasi kecurangan.
“Kita melihat yang terjadi persoalan ini yang tadinya Memenuhi Syarat (MS) tiba-tiba menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ini ada apa sebenarnya?” tanya Samsari.
Selain itu Samsari menjelaskan dalam dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan) No.14 Tahun 2023 dan ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Menpan RB No. 684 tahun 2023 dipasal tiga prinsip-prinsip penerimaan seleksi P3K itu jelas, “Tranpransi, adil, lepas dari kolusi, korupsi, nepotisme, dan pungutan biaya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan di tahun sebelumnya penerimaan P3K berjalan aman dan lancar.
“2021-2022 penerimaan P3K tidak ada kacau begini! Herannya nanti di tahun 2023 ketika diserahkan ke daerah malah terjadilah seperti ini,” tutupnya.*
Reporter : Jefry
