IKNews, MINSEL– Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa, Selasa (7/10/2025), sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan internal pemerintah terhadap penggunaan dana desa.
Workshop ini digelar secara hybrid dan diikuti ratusan peserta dari pemerintah daerah, aparatur desa, serta perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa. Fokus kegiatan ini adalah mengevaluasi efektivitas program pembangunan desa, serta menekan risiko penyalahgunaan dana dengan memperkuat sistem pengawasan dan peningkatan kapasitas aparatur desa.
Kepala BPKP Perwakilan Sulut menegaskan bahwa tantangan utama dalam tata kelola dana desa bukan pada jumlah anggaran, tetapi pada lemahnya akuntabilitas dan kurangnya sistem evaluasi yang terstruktur.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah dana desa digunakan untuk pemberdayaan, bukan dibelanjakan tanpa perencanaan yang jelas,” ujarnya.
Workshop ini juga menekankan bahwa pengawasan harus menjadi bagian integral dari proses pembangunan desa, bukan sekadar formalitas administratif. BPKP berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan APIP di seluruh Sulawesi Utara agar transformasi ekonomi desa benar-benar berdampak pada penurunan kemiskinan.*(Mg-01)
