IKNews, MANADO — Pemerintah Kota Manado menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,1–7,5 persen pada tahun 2026. Proyeksi ini disampaikan Wali Kota Manado, Andrei Angouw, dalam rapat paripurna penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Manado Tahun Anggaran 2026, di ruang sidang DPRD Kota Manado, Senin (27/10/2025).
Dalam pemaparannya, Angouw menyebut bahwa kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus memperkuat fondasi pembangunan manusia. “Kami berharap pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 7,5 persen, dengan inflasi yang tetap terkendali di sekitar 2,5 persen,” ujarnya.
Selain itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita diproyeksikan mencapai Rp138–145 juta, sementara tingkat pengangguran terbuka diharapkan turun ke kisaran 6,67–7,00 persen. Pemerintah juga menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga berada pada level 5,00–5,31 persen, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 82,20–82,70 persen.
Dari sisi struktur anggaran, pendapatan daerah Kota Manado tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp1,508 triliun, yang terdiri atas:
• Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp522,17 miliar,
• Pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah sebesar Rp945,85 miliar,
• dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp40,17 miliar.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,471 triliun, dengan komposisi terbesar pada belanja operasional sebesar Rp1,322 triliun dan belanja modal Rp144,23 miliar. Dari struktur tersebut, Pemkot Manado mencatat surplus anggaran sebesar Rp36,47 miliar, yang akan digunakan untuk menutupi pengeluaran pembiayaan daerah, termasuk penyertaan modal dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
Angouw menegaskan bahwa Pemkot tidak menganggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) maupun pinjaman daerah dalam APBD 2026, dengan alasan kehati-hatian fiskal dan menyesuaikan dengan berkurangnya transfer ke daerah dari pemerintah pusat.
“Untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, kami memutuskan tidak memasukkan komponen pembiayaan dari SiLPA maupun pinjaman daerah. Fokus kami adalah mengelola belanja dengan efisien,” tegas Angouw.* (mg-02)
