IKNews, BATAM – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Batam telah berjalan di sejumlah sekolah, namun pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama dalam hal penyajian makanan yang sesuai standar gizi dan kebersihan. Hal ini menjadi sorotan dalam pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Petugas Penjamah Makanan di Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Minggu (5/10/2025), di Hotel Grand Mercure Batam.
Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, yang membuka secara resmi kegiatan tersebut, menegaskan bahwa kualitas makanan yang disajikan harus benar-benar diperhatikan oleh petugas di lapangan, bukan sekadar menjalankan tugas teknis.
“Mulai dari kebersihan, variasi menu, hingga kandungan nutrisinya, semua harus disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Ini bukan soal bagi makan gratis saja, tapi soal kualitas masa depan generasi Batam,” ujarnya.
Program MBG merupakan inisiatif nasional untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak sekolah melalui pemberian makanan bergizi secara gratis. Namun di banyak daerah, termasuk Batam, implementasinya menghadapi kendala teknis, seperti distribusi makanan yang belum merata, variasi menu yang monoton, hingga rendahnya pemahaman petugas soal standar gizi.
Li Claudia berharap pelatihan teknis ini bisa mengatasi sebagian persoalan tersebut. Ia mengapresiasi peran petugas lapangan yang disebutnya sebagai “ujung tombak keberhasilan program MBG” dan meminta semua pihak memperkuat koordinasi serta evaluasi.
“Program ini sudah mulai dirasakan manfaatnya, tapi kita harus terus memperbaiki. Jangan sampai makanan yang mestinya meningkatkan kesehatan, justru jadi masalah baru karena standar kebersihannya tidak dijaga,” tambahnya.
Kegiatan yang digelar oleh Badan Gizi Nasional ini diikuti puluhan petugas dari berbagai kabupaten/kota di Kepri. Materi bimtek meliputi teknik pengolahan makanan sehat, pengetahuan dasar gizi anak, hingga manajemen distribusi makanan di lingkungan sekolah.
Isu keberlanjutan juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah mendorong agar program ini tidak hanya berjalan secara administratif, tapi mampu membangun budaya konsumsi sehat sejak usia sekolah.* (Mg-02)
