Ketua DPRD Batam Tegaskan Komitmen Dukung Pemerintah Perkuat Kepastian Hukum Lahan Warga Rempang

oleh -45 Dilihat
Gambar: Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, bersama Menteri Transmigrasi RI, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, saat penyerahan 45 sertifikat hak milik kepada warga transmigrasi lokal di Tanjung Banon, Pulau Rempang, Kamis, 25 September 2025. Foto: Dokumentasi DPRD Kota Batam

IKNews, BATAM – Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, menegaskan dukungannya terhadap program pemerintah pusat yang memperkuat kepastian hukum atas lahan warga di Pulau Rempang melalui penyerahan sertifikat hak milik (SHM). Hal ini disampaikan saat menghadiri kunjungan kerja Menteri Transmigrasi RI, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, di Tanjung Banon, Pulau Rempang, Kamis (25/9/2025).

Sebanyak 45 sertifikat SHM diserahkan kepada warga transmigrasi lokal sebagai bagian dari program Trans Tuntas yang bertujuan menyelesaikan permasalahan lahan secara tuntas dan cepat. Dengan tambahan ini, total sudah 207 sertifikat diserahkan kepada masyarakat Pulau Rempang, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin hak atas tanah.

Dalam kesempatan tersebut, Kamaluddin menyatakan bahwa kepemilikan sertifikat bukan hanya soal legalitas, tetapi juga menjadi modal penting bagi warga untuk meningkatkan kesejahteraan melalui akses permodalan.

“Penyerahan sertifikat ini menjadi bukti nyata perhatian pemerintah pusat yang didukung oleh DPRD Batam.

Kepastian hukum lahan membuka peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan asetnya sebagai jaminan mendapatkan modal usaha, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” ujar Kamaluddin.

Ketua DPRD Batam menambahkan bahwa keberlangsungan program ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan aset dan akses ekonomi yang inklusif.

Kehadiran Kamaluddin di tengah masyarakat juga memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah pusat, dan masyarakat, memastikan bahwa aspirasi warga selalu menjadi perhatian dalam setiap kebijakan pembangunan di Batam.* (Mg-01)

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.