IKNews, BATAM – Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Wali Kota Batam menjadi pusat perhatian pada Jumat (5/12), saat Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, mengikuti Rapat Penggalangan dan Pemetaan Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT). Kegiatan ini digelar oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen bersama Tim Direktorat I dan Kejaksaan Negeri Batam.
Rapat fokus membahas langkah strategis penguatan keamanan wilayah Batam, terutama kecamatan perbatasan yang menjadi jalur pelayaran internasional. Kecamatan Belakang Padang ditetapkan sebagai Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP) dalam Program Prioritas Nasional.
Firmansyah menekankan, meski Belakang Padang menjadi prioritas, seluruh kecamatan di Batam memiliki potensi kerawanan yang serupa dan perlu perhatian serius. “Batam adalah daerah terdepan yang berhadapan langsung dengan negara tetangga. Posisi ini memberi peluang besar, tetapi juga menghadirkan tantangan serius. Ancaman seperti narkoba, penyelundupan barang, hingga limbah kapal asing harus kita waspadai. Bahkan arus pengungsi luar negeri pun berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan ideologi bangsa,” ujar Firmansyah.
Tim Direktorat I JAM Intelijen memaparkan kondisi perbatasan Kepulauan Riau serta potensi kerawanan yang harus diantisipasi. Beberapa langkah penguatan disepakati, termasuk peningkatan pengawasan lintas batas, pemantauan lingkungan laut, mitigasi dampak sosial, dan penguatan koordinasi antar-instansi untuk respons cepat terhadap potensi gangguan.
Kejaksaan Negeri Batam memastikan dukungan penuh dalam pemetaan risiko dan pendampingan hukum, agar strategi yang dirumuskan dapat diterapkan secara konsisten di lapangan. Firmansyah menutup rapat dengan menegaskan komitmen Pemko Batam untuk menjaga keamanan, kondusifitas, dan daya saing wilayah perbatasan, serta memastikan ketahanan nasional tetap terjaga.* (Mg02)
