IKNews, BATAM – Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka harmonisasi kewenangan pusat dan daerah di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Batuampar. Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mencari solusi agar hubungan antara pusat dan daerah lebih efektif.
Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto. Menurut Heri, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian rakor di tiga zona, yakni zona timur di Sulawesi, zona tengah di Bali, dan zona barat di Batam.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menghimpun berbagai masukan terkait tata kelola pemerintahan yang telah berjalan, termasuk pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya agar penyelenggaraan pemerintahan semakin efektif dan selaras,” jelas Heri.
Ia menekankan, seluruh masukan dari daerah akan menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Masukan dari kepala daerah sangat berarti untuk memastikan kebijakan pusat berpijak pada realitas lapangan,” tambahnya.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, hadir sebagai narasumber. Ia menilai rakor ini penting untuk meninjau kembali pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Menurutnya, sejumlah kewenangan, seperti pengawasan 31 kawasan industri di Batam dan pengelolaan pendidikan SMA, perlu dievaluasi agar pelayanan publik berjalan optimal.
“Ini bukan soal benturan kewenangan, melainkan mencari solusi terbaik agar pelayanan kepada masyarakat lebih efektif,” ujar Amsakar. Ia juga mengapresiasi dipilihnya Batam sebagai tuan rumah zona barat, karena dapat mendorong geliat sektor Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) di kota tersebut.* (Mg02)
