IKNews, JAKARTA – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menyoroti secara serius isu pemotongan dana transfer ke daerah yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas fiskal dan memperlambat pembangunan di tingkat kabupaten.
Dalam audiensi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (18/09), para kepala daerah menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap arah kebijakan fiskal nasional yang dinilai tidak sepenuhnya berpihak pada pemerataan pembangunan.
Ketua Umum APKASI, Burzah Zarnubi, menegaskan bahwa pemotongan transfer dana bukan hanya berdampak pada APBD, tetapi juga berisiko menimbulkan stagnasi pelayanan publik dan meningkatnya ketimpangan wilayah.
“Ini bukan sekadar soal anggaran. Ini soal keberlanjutan program yang menyentuh masyarakat langsung. Jika transfer dana dikurangi, maka banyak sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dasar akan terganggu,” ujar Burzah.
Sekretaris Jenderal APKASI, Joune Ganda, menambahkan bahwa audiensi ini merupakan langkah konkret untuk mendorong evaluasi kebijakan dana transfer yang lebih adil dan berkeadilan fiskal.
Ia menekankan pentingnya pembentukan mekanisme komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah pusat dan daerah.
Mendagri Tito Karnavian menanggapi dengan membuka ruang dialog lanjutan dan menyatakan akan menyampaikan aspirasi ini dalam rapat koordinasi lintas kementerian terkait.* (Mg-02)
