IKNews, MINUT — Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara akhirnya membuka ringkasan kinerja penyelenggaraan pemerintahan sepanjang tahun 2025 kepada publik. Dokumen Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) itu dipublikasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus upaya mendorong transparansi.
Sekretaris Daerah setempat menegaskan, langkah ini bukan sekadar formalitas administratif. Ia menyebut, publikasi RLPPD memberi ruang bagi masyarakat untuk menilai langsung capaian pemerintah, termasuk melihat sisi yang masih perlu diperbaiki.
“Ini bukan hanya laporan angka, tapi gambaran utuh bagaimana pemerintah bekerja selama satu tahun terakhir,” ujarnya saat ditemui.
Publikasi tersebut mengacu pada regulasi terbaru Kementerian Dalam Negeri yang mewajibkan pemerintah daerah menyampaikan ringkasan LPPD secara terbuka serta melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi.
Dari data yang dirilis, sejumlah indikator pembangunan di Minahasa Utara menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat naik menjadi 77,76. Sementara angka kemiskinan turun ke 6,05 persen, dan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,5 persen.
Tak hanya itu, sektor pelayanan dasar—khususnya kesehatan—dilaporkan mencapai hasil maksimal di sejumlah indikator. Di sisi pengelolaan keuangan, pemerintah daerah kembali mengantongi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menandakan tata kelola anggaran dinilai baik.
Meski demikian, pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan yang masih ada. Sekretaris Daerah menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya. Kritik dan saran masyarakat akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” katanya.
Dokumen RLPPD 2025 kini bisa diakses masyarakat melalui kanal resmi pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah juga menyediakan kontak khusus bagi warga yang ingin menyampaikan tanggapan langsung. (Denny)
