IKNews, JEMBER – Pemerintah Kabupaten Jember mulai memfokuskan perhatian pada persoalan banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Infrastruktur dan Tata Ruang, yang akan bekerja lintas sektor untuk memetakan sekaligus menata ulang persoalan tata ruang.
Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan, penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial. Menurutnya, persoalan tersebut saling berkaitan dengan tata ruang, alih fungsi lahan, hingga keberadaan bangunan di bantaran sungai dan Daerah Aliran Sungai (DAS).
“Masalah banjir ini kompleks. Tidak bisa ditangani satu dinas saja, harus lintas sektor dan dikerjakan bersama,” kata Fawait saat ditemui usai kegiatan Pro Gus’e di Pendopo Wahyawibawagraha, Sabtu (31/1/2026).
Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang menjadi salah satu bagian dari Satgas Terpadu Pemkab Jember yang dibentuk untuk menangani isu-isu krusial daerah. Selain infrastruktur, satgas lain juga dibentuk untuk menangani kemiskinan, stunting, angka kematian ibu dan bayi, serta Program Makan Bergizi Gratis.
Fawait menjelaskan, fokus awal Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang adalah melakukan pendataan dan kajian menyeluruh terhadap bangunan yang berdiri di kawasan bantaran sungai. Ia mengakui masih ditemukan rumah dan perumahan yang diduga berada di area terlarang, bahkan telah mengantongi sertifikat.
“Secara aturan, bantaran sungai tidak boleh ada bangunan, apalagi sampai terbit sertifikat. Ini yang akan kami telusuri dan benahi,” ujarnya.
Pemkab Jember, lanjut Fawait, akan melakukan penertiban secara bertahap dan terukur. Jika dalam proses kajian ditemukan pelanggaran aturan, tidak menutup kemungkinan langkah hukum akan ditempuh.
Selain persoalan banjir, Satgas Terpadu juga diarahkan untuk mempercepat penanganan kemiskinan, terutama yang banyak dialami oleh kaum ibu. Pemkab Jember menilai pendekatan yang digunakan harus lebih kreatif dan tepat sasaran.
Sebagai daerah pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Jember juga menaruh perhatian besar pada pengawasan distribusi bantuan. Satgas Terpadu dibentuk hingga tingkat kecamatan dan melibatkan unsur TNI serta Polri untuk memastikan bantuan pemerintah tidak salah sasaran.
“Kami ingin semua warga, baik di desa maupun kota, merasakan kehadiran negara secara adil melalui program-program pemerintah,” kata Fawait.* (Mg02)
