IKNews, BLITAR – Di tengah dinamika organisasi pencak silat yang kerap memunculkan dualisme kepemimpinan, Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Kota Blitar mengambil langkah tegas dengan menyerahkan legalitas organisasinya secara resmi kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Blitar pada Selasa (26/8/2025).
Penyerahan dokumen legalitas ini menjadi penegasan bahwa di Kota Blitar hanya ada satu kepemimpinan PSHT yang diakui secara hukum, yakni di bawah komando Kang Mas Taufik sebagai Ketua Umum Pusat, dan Sriyono Wahyu Utomo sebagai Ketua Cabang Kota Blitar.
Dokumen tersebut diserahkan oleh Sekretaris PSHT Cabang Kota Blitar, Hermawan, S.H, dan diterima langsung oleh Kepala Bakesbangpol Kota Blitar, Toto Robandiyo.
“Alhamdulillah, hari ini kami menyerahkan legalitas PSHT yang sah, di bawah kepemimpinan Kang Mas Taufik. Penyerahan ini kami lakukan agar tidak ada keraguan di masyarakat maupun instansi pemerintah mengenai keabsahan PSHT di Kota Blitar,” tegas Hermawan.
Ia menambahkan bahwa kepengurusan yang sah hanyalah satu, dan di luar itu adalah pihak-pihak yang tidak mewakili PSHT secara resmi.
“Hanya ada satu PSHT yang sah secara organisasi dan hukum. Selain itu dapat dikategorikan sebagai oknum atau entitas yang tidak memiliki legal standing,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hermawan juga mengajak seluruh warga PSHT untuk kembali bersatu dan menjaga soliditas internal organisasi.
“Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi semua warga PSHT untuk bersatu kembali di bawah panji kepemimpinan yang sah. Mari kita kembali ke marwah organisasi, menjaga persaudaraan dan kekompakan,” lanjutnya.
Kepala Bakesbangpol Kota Blitar, Toto Robandiyo, menyampaikan apresiasinya atas penyerahan legalitas resmi dari PSHT.
“Langkah ini sangat penting untuk menjaga ketertiban administrasi dan kondusivitas di masyarakat. Kami akan melakukan verifikasi sesuai regulasi dan arahan dari Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.
Toto juga menekankan pentingnya semua pihak menghormati keputusan dari pemerintah pusat dan menghindari konflik horizontal di masyarakat.
“Kami harap semua pihak menghargai keputusan yang ada dan menjaga kondusivitas di Kota Blitar,” tambahnya.
Langkah PSHT Kota Blitar ini bukan hanya soal legalitas, tetapi juga menunjukkan komitmen mereka untuk bersinergi dengan Pemerintah Kota Blitar dan unsur Forkopimda demi menjaga ketertiban dan keamanan di daerah.
“Ke depan, kami akan menjalin sinergi dan komunikasi intensif dengan Wali Kota, Polres, Kodim, serta seluruh unsur Forkopimda untuk memperkuat stabilitas sosial di Kota Blitar,” pungkas Hermawan.*
Peliput: Sony
