IKNews, BLITAR – Di tengah dinamika politik lokal dan tekanan kebutuhan publik yang semakin kompleks, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar rapat paripurna membahas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Agenda ini menjadi sorotan karena menjadi momen penentuan arah alokasi anggaran di tahun politik.
Rapat yang digelar di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar pada Kamis, 11 September 2025, ini tidak sekadar formalitas. Dalam forum terbuka tersebut, DPRD mempertanyakan komitmen eksekutif untuk benar-benar menyerap masukan dari rakyat yang disampaikan melalui fraksi-fraksi.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD, H. M. Rifa’i, didampingi Wakil Ketua II, Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari. Hadir juga Bupati Blitar, Drs. H. Rijanto, M.M., bersama jajaran Forkopimda dan pimpinan OPD.
Dalam jawabannya, Bupati Rijanto menyampaikan apresiasi terhadap masukan seluruh fraksi. Ia berjanji akan mempertimbangkan secara serius usulan yang disampaikan, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan publik.
“Kami menyampaikan terima kasih atas pandangan seluruh fraksi. Ini bukan hanya masukan teknis, tapi juga cerminan aspirasi masyarakat Blitar yang perlu kami akomodasi,” ujar Rijanto.
Namun, di balik suasana formal, tersirat tekanan agar pemerintah tidak sekadar mendengar, tapi juga bertindak. Beberapa anggota dewan menilai, selama ini masih ada kebijakan yang tidak sepenuhnya mencerminkan urgensi masyarakat, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan pemerataan infrastruktur.
“Sinergi itu bukan soal setuju-setuju saja. Tapi bagaimana memastikan bahwa anggaran benar-benar menjawab kebutuhan warga, bukan sekadar proyek yang menghabiskan dana,” ujar salah satu anggota dewan yang enggan disebut namanya.
Kini, bola panas ada di tangan eksekutif. Publik menanti apakah pembahasan perubahan APBD 2025 ini akan menjadi momen penting menuju pemerintahan yang lebih responsif, atau justru berakhir sebagai catatan panjang rapat tanpa perubahan berarti.* (Mg-02/Adv)
