IKNews, TANJABBAR – Pemerintah Desa Dataran Pinang menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Hal ini mengemuka dalam Musrenbang Desa Tahun Anggaran 2026 yang digelar Kamis (2/10) lalu.
Sejumlah tokoh masyarakat dan pelaku usaha kecil menyampaikan keresahan mereka terhadap stagnasi aktivitas BUMDes. Alih-alih menjadi solusi ekonomi warga, BUMDes dianggap belum menyentuh sektor produktif masyarakat secara langsung. “BUMDes seharusnya bisa bantu petani dan UMKM, tapi sejauh ini belum terlihat dampaknya,” ujar salah satu tokoh pemuda desa.
Berbagai pihak mendorong agar pengelolaan BUMDes tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga berbasis kebutuhan warga. Usulan untuk membuka unit usaha baru seperti penyediaan pupuk bersubsidi, pengolahan hasil pertanian, hingga layanan keuangan mikro mulai mencuat. Menurut peserta Musrenbang, sektor-sektor ini lebih relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat desa yang mayoritas menggantungkan hidup dari pertanian dan perkebunan.
Direktur BUMDes yang hadir dalam forum pun mengakui perlunya evaluasi. “Kami menyambut baik kritik dan masukan. Ini akan menjadi pijakan untuk pembenahan manajemen dan pengembangan unit usaha yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Kepala Desa MHD. Ihksani menambahkan bahwa pihaknya akan mengupayakan pelatihan dan pendampingan bagi pengurus BUMDes agar lebih profesional dan responsif terhadap dinamika lokal. Musrenbang kali ini dinilai menjadi momentum penting untuk membalikkan peran BUMDes dari sekadar formalitas menjadi kekuatan ekonomi desa yang nyata.*(Mg-01)
