IKNews, TANJAB BARAT – Pemangkasan anggaran hingga Rp600 miliar tidak hanya mengancam mimpi Kabupaten Tanjab Barat menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jambi 2026, namun juga menyeret isu yang lebih krusial: dana desa.
Ketua DPRD Tanjab Barat, Hamdani, mengungkapkan bahwa pemangkasan ini berdampak luas, mulai dari persiapan Porprov, gaji P3K, hingga belanja modal.
“Sampai hari ini solusi belum ada, namun pemerintah daerah bersama DPRD Tanjab Barat akan melakukan koordinasi ke DPR RI,” jelas Hamdani. Ia pun meminta masyarakat bersabar menanti hasil langkah politik tersebut.
Isu terbesar justru merembet ke dana desa, yang menjadi denyut pembangunan hingga pelosok. Anggota DPRD, Sufrayogi Syaiful, menegaskan perlunya kajian mendalam.
“Untuk dana desa perlu dikaji dulu, karena ada undang-undang yang mengatur secara khusus. Namun jelas, pemangkasan anggaran akan berdampak pada perjalanan dinas, konsumsi, hingga kegiatan lain. Bahkan kami di DPRD juga terkena dampaknya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KONI Tanjab Barat, Jamal Darmawan, S.I.E., menegaskan bahwa pihaknya belum menerima informasi resmi terkait pembatalan status tuan rumah Porprov. “Sampai hari ini belum ada informasi dari Pemkab mengenai pembatalan Porprov,” katanya saat dikonfirmasi oleh awak Media.
Dengan demikian, di tengah sorotan publik soal Porprov, isu dana desa justru menjadi perhatian utama. Jika tak segera ada solusi, pemangkasan ini bukan hanya menggagalkan mimpi besar olahraga, tetapi juga bisa menghambat pembangunan desa yang menjadi urat nadi kemajuan Tanjab Barat.* (Mg-02)
