IKNews, TANJAB BARAT – Upaya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperluas akses layanan kesehatan mulai tampak terasa di tengah masyarakat. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah warga yang ditemui di fasilitas kesehatan daerah mengaku lebih tenang ketika berobat karena cukup menunjukkan KTP tanpa harus mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) seperti sebelumnya.
Perubahan mekanisme layanan itu sejalan dengan capaian Universal Health Coverage (UHC) di Tanjab Barat sejak Agustus 2024, ketika kepesertaan BPJS Kesehatan di daerah ini menembus 98 persen. Kebijakan tersebut membuat warga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS bisa langsung didaftarkan saat datang berobat, baik di Puskesmas, RSUD, maupun fasilitas kesehatan mitra BPJS.
Novita Isvatul Toyibah, mahasiswi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Maju (UIMA) Jakarta yang melakukan kajian terkait layanan kesehatan daerah, menilai perubahan ini memberi dampak nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Warga tidak lagi terbebani biaya awal ketika hendak berobat. Ini sangat terasa bagi kelompok kurang mampu,” ujarnya ketika ditemui di Kualatungkal.
Pemerintah daerah mengamankan jaminan iuran untuk sekitar 68 ribu warga tidak mampu melalui pembiayaan bersama APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jambi, hingga APBN. Skema ini disebut menjadi penopang utama keberlanjutan layanan gratis hingga 2025.
Meski demikian, beberapa catatan masih muncul dari lapangan. Sejumlah warga mengeluhkan biaya tambahan untuk layanan tertentu seperti medical check-up dan pemeriksaan penunjang di rumah sakit daerah. Menurut mereka, tarif layanan tersebut masih cukup tinggi untuk masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah.
Novita menilai keluhan itu wajar dan perlu dijawab dengan perbaikan bertahap. “Akses dasar sudah sangat terbantu, tapi layanan pendukung seperti check-up juga penting. Pemerintah daerah perlu memastikan tarifnya lebih terjangkau agar manfaat kesehatan dirasakan merata,” katanya.* (MG02)
