IKNews, GORONTALO— Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, menyoroti regulasi baru terkait pembagian porsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai berpotensi berdampak pada tenaga kerja di Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG). Hal itu disampaikannya dalam rapat evaluasi program yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Kamis (6/11/2025).
Hingga saat ini, terdapat 22 SPPG yang telah beroperasi, sementara 19 lainnya ditargetkan aktif sebelum Desember. Dengan begitu, total 41 SPPG di seluruh kabupaten dan kota diharapkan siap beroperasi penuh.
Namun, Idah mengungkap masih adanya kendala lapangan—terutama vendor yang belum bisa bekerja optimal karena pembangunan dapur oleh sejumlah yayasan pelaksana belum sepenuhnya rampung.
Wagub juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menargetkan seluruh pelajar di Indonesia sudah bisa menikmati program MBG paling lambat Februari 2026. “Karena itu, percepatan pembangunan dapur dan operasional SPPG harus segera dituntaskan,” tegas Idah.
Terkait aturan baru pembagian porsi, Idah menilai ketentuan tersebut belum sejalan dengan kesiapan yang telah dibangun oleh banyak SPPG. “Sekarang tiap SPPG hanya mendapat 1.000 sampai 2.000 porsi, padahal tahun lalu ada yang sampai 3.000,” jelasnya.
Ia mencontohkan SPPG yang telah mempekerjakan hingga 50 orang untuk mengelola dapur, namun justru menerima porsi yang lebih kecil.
“Kalau hanya 1.000 porsi, itu paling banyak cukup untuk dua sekolah. Padahal mereka sudah lebih dulu mendaftar dan melakukan banyak persiapan. Ini perlu dievaluasi agar tidak merugikan pihak yang siap bekerja,” ujarnya.
Idah juga memperkirakan terdapat sekitar 120 SPPG di Gorontalo, termasuk 22 unit di wilayah terpencil. Menurutnya, pengurangan porsi bagi daerah non-terpencil sebaiknya dikaji ulang agar tetap sesuai kapasitas masing-masing pelaksana.
Dalam rapat tersebut, Idah menegaskan pentingnya percepatan sertifikasi bagi juru masak MBG untuk menjaga standar mutu, keamanan pangan, dan profesionalitas tenaga pengolah. “Percepatan ini penting untuk mencegah risiko, termasuk kemungkinan keracunan makanan, serta memastikan seluruh proses tetap sesuai standar,” kata Idah.
Rapat evaluasi MBG dipimpin langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, dan turut dihadiri Sekda Sofian Ibrahim, pimpinan OPD, serta Tim Satgas MBG Provinsi. (Mg-02)
