IKNews, GORONTALO – Sebenarnya, jika kepala daerah pandai mengelola pemerintahan, seharusnya yang dipikir dan dikerjakan adalah solusi menaikan Pendapatan Asli Daerah tanpa menyulitkan rakyat.
Jangan keluarkan kebijakan kenaikan pajak daerah hanya untuk, maaf, menutupi ketidakmampuan pemerintah dalam menaikan pajak daerah melalui PAD dari sumber pendapatan lain, selain pajak Pedagang Kali Lima (PKL).
Rakyat kecil jangan ‘dicurangi’ pemerintah. Walikota Adhan Dambea harus belajar dari Bupati Pati yang didemo ratusan ribu masyarakat karena menaikan pajak daerah.
Walikota harus banyak berdiskusi dan jangan melawan kehendak rakyat. Walikota mestinya banyak mendengar sebelum mengeluarkan kebijakan.
Publik khawatir dengan gaya kepemimpinan Walikota Adhan Dambea dan Bupati Pati memiliki kemiripan, suka marah-marah dan ‘keras kepala’.
Stabilitas daerah harus dijaga. Pemimpin harus tau dan mengerti keinginan rakyatnya, bukan seenaknya menaikan pajak yang mencekik pendapatan rakyat kecil.
Publik akan mencurigai Walikota Adhan Dambea tidak mendengar pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, terkait pendapat asli daerah (PAD), pemerintah daerah (Pemda) diimbau untuk mengutamakan pemasukan dari sektor pajak retribusi, hibah, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pemda harus kreatif dalam mencari pemasukan untuk PAD, tapi tidak boleh membebani masyarakat.
Misalnya, memberikan kemudahan berusaha bidang perizinan melalui mal pelayanan publik.
“PAD harus kreatif tapi jangan memberatkan masyarakat,” ujarnya dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Jumat (15/082025) lalu.*
Laporan : Gio
