IKNews, GORONTALO — Pemerintah Provinsi Gorontalo membentuk Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai langkah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan layanan kesehatan di daerah. Forum ini diresmikan oleh Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, pada Rabu, 1 Oktober 2025, di Aula Rumah Jabatan Gubernur.
Gusnar menilai pembentukan forum tersebut penting untuk menyatukan persepsi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, DPRD, dan pihak rumah sakit agar kebijakan kesehatan daerah berjalan searah.
“Forum ini menjadi wadah penyamaan persepsi agar setiap pemangku kepentingan memahami arah kebijakan dan tanggung jawab masing-masing,” ujar Gusnar.
Ia menekankan bahwa komunikasi informal memang efektif, namun kebijakan publik membutuhkan mekanisme formal agar keputusan tetap terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Data BPJS Kesehatan Gorontalo menunjukkan tingkat keaktifan peserta mencapai 94 persen. Meski capaian tersebut tinggi, Gusnar mengingatkan agar sisa 6 persen peserta nonaktif juga mendapat perhatian.
“Capaian tinggi patut diapresiasi, tapi justru hal-hal kecil yang belum sempurna sering menjadi sorotan publik. Itu yang perlu kita benahi bersama,” katanya.
Dalam arahannya menjelang penyusunan APBD 2026, Gubernur menyoroti besarnya porsi anggaran untuk iuran BPJS Kesehatan—belanja wajib terbesar kedua setelah gaji pegawai. Ia meminta perencanaan anggaran dilakukan secara cermat agar keberlanjutan program tetap terjaga tanpa mengorbankan efisiensi fiskal.
Selain persoalan kepesertaan, Gusnar menyoroti penurunan mutu layanan di beberapa rumah sakit. Ia meminta hasil monitoring dan evaluasi dijadikan dasar pembenahan, bukan sekadar laporan administratif.* (mg02)
