IKNews, GORONTALO – Masalah tenaga penunjang kinerja daerah (TPKD) kembali memicu ketegangan politik di ruang rapat Komisi I DPRD Kota Gorontalo. Dalam rapat kerja bersama pemerintah daerah pada Kamis (4/9), terungkap bahwa ratusan tenaga honorer belum juga mendapatkan kejelasan status meski pemerintah sudah mengajukan ribuan nama ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dari total 2.148 TPKD yang diajukan, sebanyak 311 orang masih tercecer dan belum masuk dalam database nasional milik BKN. Ironisnya, sebagian besar dari mereka bekerja di sektor-sektor vital, seperti kesehatan dan pendidikan.
“Di RS Aloesaboe saja ada 238 orang yang belum masuk data. Ini bukan angka kecil, dan mereka bekerja di garda depan pelayanan publik,” tegas H. Darmawan Duming, anggota Komisi I DPRD Kota Gorontalo, saat ditemui usai rapat.
Selain rumah sakit, tercatat 16 orang di puskesmas, 35 tenaga abdi di instansi lain, dan 4 orang dari Dinas Pendidikan yang juga belum mendapatkan kepastian.
Kondisi ini dinilai sebagai bentuk ketimpangan birokrasi yang tak kunjung diselesaikan. DPRD pun mendesak pemerintah agar tidak “pilih kasih” dalam memperjuangkan nasib para honorer.
“Kami minta jangan ada diskriminasi. Kalau anggaran memungkinkan, semua harus diperjuangkan. Mereka bekerja sama kerasnya dengan yang lain,” tambah Darmawan.
Di sisi lain, sebanyak 1.382 tenaga penunjang yang telah terdata akan segera menerima Nomor Induk Pegawai (NIP) mulai 1 Oktober 2025. Mereka akan berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu, sebelum perlahan diarahkan menjadi P3K penuh waktu.
Namun, keputusan ini memunculkan kekhawatiran baru: apakah pemerintah daerah mampu membiayai skema pengangkatan secara berkelanjutan, atau justru akan kembali menunda nasib mereka yang belum terdata?
Isu ini diperkirakan akan menjadi bahan bakar panas dalam debat politik lokal menjelang pembahasan anggaran daerah 2026.*
Laporan : Alwi
